Vietnam resmi mencabut hukuman mati untuk delapan jenis kejahatan serius, termasuk mata-mata (spionase) dan upaya menggulingkan pemerintahan.
Media pemerintah Bao Chinh Phu melaporkan, penghapusan hukuman mati ini tertuang dalam amandemen undang-undang yang telah disahkan parlemen.
Delapan kejahatan yang tak lagi dijatuhi hukuman mati meliputi percobaan kudeta, sabotase fasilitas negara, penyelundupan narkoba, peredaran obat palsu, sabotase perdamaian dan kejahatan perang, spionase, penggelapan aset negara, serta penerimaan suap.
Dengan perubahan ini, jumlah pelanggaran hukum yang bisa dijatuhi hukuman mati akan dipangkas hampir separuhnya, dari sebelumnya 18 menjadi hanya 10 jenis kejahatan, dan mulai berlaku per Juli mendatang.
Ketua Mahkamah Rakyat Agung Vietnam menyatakan, terpidana dalam perkara yang terdampak amandemen akan diganjar hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup jika vonis dijatuhkan sebelum 1 Juli.
Menteri Keamanan Publik Vietnam, Luong Tam Quang, menyatakan bahwa sistem hukuman mati selama ini memiliki ketidaksesuaian dengan dinamika sosial dan ekonomi negara.
"Dalam beberapa kasus, struktur hukuman tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat dan efektivitas pencegahan kejahatan," ujar Luong dikutip dari
AFP, Sabtu 28 Juni 2025.
Senada, Menteri Kehakiman Nguyen Hai Ninh mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan hukuman mati ini dapat meningkatkan kredibilitas Vietnam di mata dunia.
"Langkah ini akan memperkuat kerja sama internasional, terutama saat Vietnam sedang mendorong hubungan luar negeri yang lebih erat berbasis saling percaya," ujarnya.
Sejak 2011, Vietnam mengganti metode eksekusi mati dari regu tembak menjadi suntikan mematikan. Namun, tak ada data resmi dari pemerintah soal jumlah pelaksanaan hukuman mati.
Namun lembaga HAM internasional Amnesty International memperkirakan lebih dari 1.200 orang dijatuhi hukuman mati di Vietnam sepanjang tahun 2023, menjadikan negara ini salah satu pelaku eksekusi mati terbanyak di Asia.
