Berita

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Empat Tokoh Ini Dinilai jadi Penentu Pemakzulan Gibran

JUMAT, 27 JUNI 2025 | 19:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Suasana kebatinan Presiden Prabowo Subianto dengan tiga pentolan partai politik diduga sebagai faktor DPR tak membacakan surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres), dalam Sidang Paripurna kemarin.

Analisis itu disampaikan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, dalam podcast Madilog yang disiarkan kanal Youtube Forum Keadilan TV, Kamis kemarin, 26 Juni 2025.

"Menurut saya yang bisa menentukan sekurang-kurangnya ada empat tokoh," ujar Selamat dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 27 Juni 2025.


Selamat menjelaskan, dinamika politik dalam negeri dan luar negeri belakangan ini membuat Presiden Prabowo tidak bisa menambah persoalan baru.

Apalagi menurutnya, tidak lama setelah Presiden Prabowo pulang dari kunjungan kerja Rusia, eskalasi konflik Timur-Tengah kembali meningkat. Dimana, Israel kembali menyerang Iran, dan beberapa kali Presiden Prabowo memanggil para menterinya membahas pasti politik global.

"Jadi tentu saja DPR itu tidak bisa ujuk-ujuk ya kira-kira, tiba-tiba, sekonyong-konyong membacakan hal itu (surat pemakzulan Gibran yang diajukan Forum Prajurit Purnawirawan TNI). Jadi suasana kebatinan Presiden tentu dibaca juga oleh elite-elite partai," ungkapnya.

Namun, Selamat memperkirakan ada tiga elite parpol besar nasional selain Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, turut mempengaruhi sikap DPR menunda pembacaan surat pemakzulan Gibran.

"Yang bisa sangat menentukan yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Presiden, kedua tentu saja Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati," urai Selamat.

"Kemudian yang ketiga adalah tokoh Partai Demokrat atau mantan Presiden Pak SBY, jadi ada dua mantan Presiden. dan yang keempat saya kira salah satu penentunya adalah Surya Paloh Partai Nasdem," bebernya.

Oleh karena itu, Selamat meyakini empat pentolan parpol-parpol besar Indonesia itu masih berkutat pada satu hal jika Gibran dimakzulkan melalui parlemen.

"Nah ini menurut saya belum ada kesepakatan diantara keempatnya, sehingga belum terjadi apa yang diharapkan atau anti klimaks," demikian Selamat menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya