Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Istimewa

Politik

Ijazah Jokowi Diduga Dicetak di Pasar Pramuka, UGM Bersuaralah!

KAMIS, 26 JUNI 2025 | 13:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi masih menjadi sorotan meski Bareskrim Polri sudah secara resmi menyatakan keaslian ijazah yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Bahkan belakangan, beredar isu bahwa ijazah Jokowi sempat dicetak ulang di sebuah tempat yang tak biasa yakni di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. 

Kabarnya pencetakan dilakukan oleh tim sukses Jokowi menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. 


Alhasil, istilah “Universitas Pasar Pramuka” (UPP) kini jadi bahan candaan yang viral di berbagai platform media sosial.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut, di tengah kegaduhan ini, justru yang belum terdengar secara tegas adalah sikap langsung dari pihak kampus, yakni UGM. 

"Nungguin respons UGM tentang desas-desus ijazah dicetak di Pasar Pramuka," kata Hensat, sapaan akrabnya, saat dihubungi RMOL, Kamis 26 Juni 2025.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menegaskan, yang ditunggu publik sebenarnya bukan pernyataan dari aparat penegak hukum, melainkan dari institusi akademik yang mengeluarkan ijazah tersebut.

"Tentang ijazah itu yang paling tinggi marwahnya Universitas. Jadi yang kita tunggu dari UGM, bukan Bareskrim," jelas dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu.

UGM sendiri sebenarnya telah beberapa kali menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan. Namun dengan munculnya isu pencetakan ulang di Pasar Pramuka dan viralnya "UPP", suara resmi dari pihak rektorat seolah ditunggu ulang.

Publik pun menanti akankah UGM bersuara lagi untuk menegaskan kebenaran dan menjawab isu yang kembali mencuat? Atau polemik ini akan terus menjadi bola liar di tengah masyarakat yang haus akan kejelasan?

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya