Berita

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Roy Suryo Minta Polisi Periksa Widodo Dkk terkait Ijazah Pasar Pramuka

KAMIS, 26 JUNI 2025 | 04:06 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aparat kepolisian diminta memanggil nama-nama yang disebutkan politikus senior PDIP Beathor Suryadi karena diduga mengetahui asal muasal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

Hal ini disampaikan mantan Menpora Roy Suryo melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Kamis 26 Juni 2025.

"Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga," kata Roy Suryo.


Menurut Roy Suryo, pengakuan Beathor Suryadi memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam kasus ijazah Jokowi.

Roy Suryo kemudian menyinggung pernyataan Wakil Rektor I Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Wening Udasmoro, yang menyebut Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kedokteran.

Menurutnya, pernyataan Prof Wening Udasmoro itu sebagai semacam keseleo lidah yang patut diperiksa lebih jauh karena berpotensi menimbulkan kebingungan publik.

Selain itu, Roy Suryo turut menyoroti pernyataan Wakil Ketua relawan Jokowi Mania (JoMan), Andi Azwan (AA), yang hadir dalam acara "Apa Kabar Indonesia Malam” pada Selasa 24 Juni 2025.

Dalam acara itu, kata Roy Suryo, Andi secara tidak sadar menyampaikan bahwa ia memiliki kedekatan pribadi dengan Widodo, nama yang sebelumnya juga disebut-sebut Beathor Suryadi.

“Bahkan di menit ke-10, AA mengatakan, ‘Baru kemarin saya makan siang bareng’,” ungkap Roy Suryo, mengutip pernyataan Andi di acara tersebut.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut soal isi pembicaraan dalam makan siang tersebut, menurut Roy Suryo, Andi justru menghindar.

Karena itu, Roy Suryo mendesak Polri untuk bergerak cepat dan tidak hanya fokus pada pelapor yang menurutnya tidak memiliki legal standing yang jelas.

“Kesimpulannya, seharusnya Polri gerak cepat memeriksa, minimal mengklarifikasi nama-nama yang disebut Beathor Suryadi,” kata Roy Suryo.

Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

Beathor juga mengungkap pencetakan ulang ijazah Jokowi direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta. 

Dari pihak Solo, ada tiga orang, David, Anggit, dan Widodo. Sementara, kader PDIP DKI Jakarta, di antaranya Denny Iskandar, Indra, dan Yulianto.

“Yang benar-benar tahu asal-usul ijazah itu hanya Denny dan Widodo,” kata Beathor.

Dalam wawancara di sebuah stasiun televisi swasta, Beathor menyebut sejumlah nama yang pernah melihat ijazah Jokowi, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Syarif.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya