Menteri Kebudayaan Fadli Zon/RMOL
Inisiatif penulisan ulang sejarah dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon diduga tanpa berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Akibatnya, inisiatif tersebut berujung polemik dan berpotensi mengganggu stabilitas politik dalam negeri.
Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam mengatakan, inisiatif penulisan ulang sejarah nasional yang dipimpin Menteri Fadli Zon tergolong blunder politik.
Proyek ini menimbulkan resistensi publik karena minim pelibatan pakar dan tidak melalui koordinasi matang dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Bisa jadi ini inisiatif Fadli Zon. Harusnya karena ini kebijakan strategis, semestinya tetap dilaporkan dan dikonsultasikan secara utuh kepada Presiden,” kata Arif dalam keterangannya, Rabu, 25 Juni 2025.
Arif yakin Prabowo tidak mendapat laporan secara utuh dan belum dipahami secara penuh terkait inisiatif anak buahnya itu. Jika benar, maka pendekatan ini rawan memicu kontroversi dan ketegangan politik.
“Ini seperti kasus kelangkaan gas waktu itu, muncul kebijakan strategis tanpa koordinasi. Sangat berisiko bila tidak dievaluasi lebih dulu,” kritiknya.
Arif juga menyayangkan minimnya transparansi ke publik dan parlemen. Ia menyoroti fakta banyak anggota Komisi X DPR tidak mengetahui proyek penulisan ulang sejarah.
“Adanya kabar bahwa sebelumnya Komisi X DPR tidak mengetahui proyek ini, tentu menjadi catatan serius soal koordinasi antarlembaga,” ujar Arif.
Padahal, ia menilai penulisan ulang sejarah harus dilakukan komprehensif dan bebas dari bias kepentingan politik. Yang tidak kalah penting adalah melibatkan akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil melalui diskusi publik terbuka.
“Sebelum diluncurkan, ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai sejarah dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan,” pungkasnya.
