Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025/RMOL

Politik

Pemerintah Harus Siapkan Skenario Terburuk Imbas Perang Iran-Israel

RABU, 25 JUNI 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diharapkan memiliki sejumlah planning untuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya dampak buruk akibat dari perang antara Iran vs Israel yang melibatkan sejumlah negara-negara di barat.

“Jadi saya berharap yang penting kalau situasi politik nasional kita relatif cukup kuat Pak Prabowo ini mengendalikan situasi, apalagi di DPR, sudah sangat mungkin. Tapi sekali lagi ini perlu planning-planning, skenario,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025.

Legislator dari Fraksi PDIP ini menambahkan, skenario yang bisa dilakukan pemerintah, seperti antisipasi naiknya harga minyak mentah akibat ditutupnya Selat Hormuz, imbas konflik Israel-Iran panjang bersama dengan Amerika dan proxy-proxy-nya.


“Misalnya skenario satu terburuk ini berlaku panjang, apa yang harus disikapi. Skenario perang panjang, Selat Hormuz buka-tutup, seperti apa? Kondisi yang ada,” jelasnya. 

“Jadi plan A, plan B, plan C bagaimana kita membangun komitmen-komitmen dalam menyelesaikan skenario ini dengan berbagai negara yang masih bisa kita akses, khususnya di Asia dan Asia misalnya. Ini yang saya kira penting,” sambung dia.

Ia menambahkan pemerintah harus dapat menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan, kemudian kebijakan strategi ekonomi di sektor pangan sebagai dampak dari perang. Contohnya, mengubah bahan pangan dengan yang lebih ekonomis dan strategis.

“Ketersediaan ini harus kita atasi, misalnya memperbanyak makanan pengganti beras dan tempe misalnya. Dan gandum misalnya dengan mie berbasis beras seperti bihun, harus ada. Nggak bisa kita hanya satu skenario yang itu bisa meleset, karena unpredictable,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya