Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Wisatawan Terlantar di Perbatasan Thailand-Kamboja, ASEAN Diminta Turun Tangan

RABU, 25 JUNI 2025 | 11:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Militer Thailand menutup perbatasan dengan Kamboja di enam provinsi, menyusul memburuknya hubungan kedua negara pasca-konfrontasi bersenjata pada 28 Mei 2025 yang menewaskan tentara Kamboja. 

Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan wisatawan, yang kini tertahan di sejumlah titik perbatasan. 

Penutupan ini berlaku bagi seluruh kendaraan dan pejalan kaki, kecuali pelajar dan pasien yang membutuhkan perawatan medis.


Meski kedua negara sebelumnya telah menyepakati langkah-langkah untuk meredakan ketegangan, situasi di perbatasan dilaporkan masih memanas.

Menanggapi perkembangan ini, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan kepada Pemerintah Thailand dan Kamboja agar segera mencapai kesepakatan damai.

"Menyerukan Pemerintah Thailand dan Kamboja segera dapat mencapai kesepakatan untuk menurunkan tensi hubungan kedua negara yang memanas," kata Mardani lewat akun X miliknya, Rabu 25 Juni 2025.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendorong ASEAN untuk memfasilitasi dialog yang produktif dan penuh rendah hati antara kedua negara.

"ASEAN dapat memfasilitasi dialog produktif dan rendah hati agar perbatasan kembali dibuka," ungkap Mardani.

Ketegangan ini menjadi ujian serius bagi stabilitas kawasan dan mekanisme penyelesaian konflik di bawah kerangka kerja ASEAN.

"Kami mendoakan semua warga dan turis yang menunggu di perbatasan diberi kesabaran dan kemudahan," tandas Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya