Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Wisatawan Terlantar di Perbatasan Thailand-Kamboja, ASEAN Diminta Turun Tangan

RABU, 25 JUNI 2025 | 11:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Militer Thailand menutup perbatasan dengan Kamboja di enam provinsi, menyusul memburuknya hubungan kedua negara pasca-konfrontasi bersenjata pada 28 Mei 2025 yang menewaskan tentara Kamboja. 

Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan wisatawan, yang kini tertahan di sejumlah titik perbatasan. 

Penutupan ini berlaku bagi seluruh kendaraan dan pejalan kaki, kecuali pelajar dan pasien yang membutuhkan perawatan medis.


Meski kedua negara sebelumnya telah menyepakati langkah-langkah untuk meredakan ketegangan, situasi di perbatasan dilaporkan masih memanas.

Menanggapi perkembangan ini, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan kepada Pemerintah Thailand dan Kamboja agar segera mencapai kesepakatan damai.

"Menyerukan Pemerintah Thailand dan Kamboja segera dapat mencapai kesepakatan untuk menurunkan tensi hubungan kedua negara yang memanas," kata Mardani lewat akun X miliknya, Rabu 25 Juni 2025.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendorong ASEAN untuk memfasilitasi dialog yang produktif dan penuh rendah hati antara kedua negara.

"ASEAN dapat memfasilitasi dialog produktif dan rendah hati agar perbatasan kembali dibuka," ungkap Mardani.

Ketegangan ini menjadi ujian serius bagi stabilitas kawasan dan mekanisme penyelesaian konflik di bawah kerangka kerja ASEAN.

"Kami mendoakan semua warga dan turis yang menunggu di perbatasan diberi kesabaran dan kemudahan," tandas Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya