Berita

Fotokopi ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo alias Jokowi/Ist

Politik

Ijazah Pasar Pramuka Tak Mungkin Cocok dengan Keluaran UGM

RABU, 25 JUNI 2025 | 03:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dalam hal apapun, ijazah cetakan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat tidak bisa cocok dengan keluaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Demikian dikatakan politikus senior PDIP Beathor Suryadi saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up, dilihat redaksi pada Rabu 25 Juni 2025. 

Penegasan Beathor ini terkait tuduhannya bahwa ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.


"Mau diapakan nggak bisa cocok dengan yang UGM," kata Beathor.

Namun sayangnya, kata Beathor, meski tidak ada kecocokan dengan ijazah keluaran UGM, Bareskrim Polri menyatakan bahwa  ijazah Jokowi identik atau berasal dari satu produk yang sama.

"Nggak bisa cocok, tapi dicocok-cocokan oleh polisi 
dipaksakan oleh polisi bahwa itu sesuai dengan identik," kata Beathor.

Beathor juga mempertanyakan sampai kapan pihak UGM tetap "membela" Jokowi.  

"Kalau kita kuliah semuanya lengkap. Ini ijazah lahir tanpa adanya skripsi, karena dicetak di Pasar Pramuka," pungkas Beathor.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat saat konferensi pers, Kamis 22 Mei 2205 menyatakan, dokumen asli ijazah sarjana Jokowi sudah diuji secara laboratoris. 

Dalam uji laboratorium itu, dilakukan sampel pembanding dengan ijazah dari tiga rekan yang menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM di periode yang sama dengan Jokowi. 

Uji pembanding itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, cap stempel dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. 

"Dari penelitian laboratorium dan uji pembanding itu, kata Djuhandhani, disimpulkan antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama," kata Djuhandhani.




Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya