Berita

Pengamat politik Guntur Rahman Putra/Ist

Dunia

Intervensi AS di Konflik Iran-Israel Alarm Keras Perang Dunia III

SELASA, 24 JUNI 2025 | 22:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ketegangan global mencapai titik paling genting. Serangan udara Amerika Serikat (AS) ke tiga situs nuklir utama Iran telah mendorong dunia ke ambang krisis besar.

Pengamat politik Guntur Rahman Putra memaknai kondisi dinamika geopolitik saat ini bukan lagi sekadar konflik diplomatik, melainkan alarm keras menuju potensi Perang Dunia III.

"Jika hukum internasional hanya menjadi formalitas tanpa keberanian menindak, maka kekacauan bukan takdir, tetapi kelalaian kolektif," ujar Guntur kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 24 Juni 2025.


Terbaru, Iran telah melakukan tindakan balasan dengan menyerang pangkalan udara utama AS di Qatar pada Senin malam waktu setempat, 23 Juni 2025.

Bagi Guntur, aksi saling serang ini menunjukkan kegagalan struktur hukum internasional dalam menjamin keadilan dan stabilitas global.

Ia menyebut prinsip-prinsip dasar hukum internasional seperti non-aggression, sovereign equality, dan peaceful dispute settlement saat ini berada di titik paling lemah.

"Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) seharusnya menjadi benteng penjaga perdamaian. Tapi hari ini, ia justru terlihat seperti penonton dalam pertandingan berdarah antar kekuatan dunia," kritiknya.

Lebih jauh, Guntur yang juga seorang advokat ini menegaskan fenomena “no viral, no justice” kini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga di panggung internasional.

"Jika tidak viral, dunia tutup mata. Jika tidak ada tekanan media, keadilan dibiarkan tertidur. Ini ironi besar peradaban modern," tegasnya.

Ia mendorong agar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari kekuatan moral dunia.

"Indonesia punya kapasitas diplomatik, posisi strategis, dan suara dunia Islam. Jangan tunggu sampai api konflik membakar kawasan baru kita mulai bicara," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya