Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Ekonomi Terseret Imbas Perang Iran-Israel, Rial Yaman Sempat Terjun Bebas

SELASA, 24 JUNI 2025 | 14:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Konflik bersenjata antara Iran dan Israel mulai menyeret perekonomian negara-negara kawasan, termasuk Yaman. Nilai tukar mata uang lokal, Rial Yaman, semakin terpuruk akibat eskalasi geopolitik yang makin panas.

Mengutip laporan Yemen Online, Selasa 24 Juni 2025, nilai tukar Dolar AS sempat menembus 2750 rial Yaman di kurs pasar lokal, atau senilai Rp185 ribu, saat perang berkecamuk pekan lalu. 

Meski telah sedikit menurun, depresiasi mata uang negara ini terus memburuk, yang diperparah oleh lonjakan harga bahan bakar dan kekhawatiran inflasi yang meluas.


Kondisi ini memaksa Perdana Menteri Salem bin Braik mengumumkan rencana darurat 100 hari guna menyelamatkan ekonomi. Fokus utama kebijakan itu adalah menjaga pembayaran gaji pegawai negeri dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Pemerintah juga resmi menaikkan harga bahan bakar, dengan tambahan biaya hingga 1 dolar AS per 20 liter bensin dan solar. 

"Ini menandai kenaikan harga bahan bakar keempat tahun ini, menambah tekanan pada konsumen Yaman yang sudah terbebani," demikian laporan media lokal negara itu.

Dengan lebih dari 95 persen kebutuhan pokok diimpor dari luar negeri, setiap lonjakan biaya logistik atau premi asuransi akan langsung berdampak pada harga domestik. 

Ekonom Rashid Al-Ansi menyebut harga pangan, bahan bakar, dan barang esensial lainnya melonjak tajam karena nilai tukar yang jeblok serta ketegangan kawasan yang kian memanas.

Aliran mata uang asing pun terancam menyusut akibat kekhawatiran penduduk yang ramai-ramai menukar tabungan ke dolar atau emas.

"Tidak seperti negara-negara tetangga, Yaman tidak memiliki ruang fiskal dan fleksibilitas kebijakan untuk menyerap guncangan tersebut," kata ekonom tersebut.

Sementara, ekonom lainnya, Fares Al-Najjar menambahkan bahwa potensi anjloknya remitansi, sumber utama mata uang asing Yaman menjadi pukulan tambahan, karena mengurangi kemampuan bank sentral untuk menstabilkan pasar. 

Sementara itu, pemerintah, katanya, juga kesulitan mendanai layanan dasar seperti listrik di Aden dan air bersih di Taiz.

Kekhawatiran terbesar para ahli adalah dampak konflik terhadap jalur perdagangan laut. Jika ketegangan militer meluas ke Laut Merah atau Teluk Aden, kawasan perairan sekitar Yaman bisa dicap sebagai zona berisiko tinggi. 

Biaya asuransi dan pengiriman diperkirakan bisa melonjak hingga 300 persen, yang bukan hanya menghambat impor tapi juga melumpuhkan ekspor minyak, yang menjadi sumber terakhir Yaman untuk mendapatkan mata uang asing.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya