Berita

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yang juga anggota Komisi VII DPR RI saat menyambangi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL/RMOL

Politik

Pemerintah Lirik Energi Nuklir, Eddy Soeparno Ingatkan Pengawasan Ketat

SELASA, 24 JUNI 2025 | 10:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengembangan energi nuklir layak menjadi salah satu opsi masa depan untuk menjamin pasokan listrik yang bersih dan stabil di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat menyambangi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa 24 Juni 2025.

“Nuklir itu relatif aman dan memberikan pasokan energi bersih selama 24 jam. Berbeda dengan tenaga surya yang bergantung pada sinar matahari,” kata Eddy 


Anggota Komisi VII DPR RI ini menyebutkan bahwa dirinya pernah diundang pemerintah Rusia untuk berdiskusi mengenai pengembangan kota hijau, termasuk dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kerja sama bilateral di sektor energi nuklir.

Menurutnya, Indonesia tengah mengkaji pengembangan energi nuklir dengan target realistis sekitar tahun 2032. Kalimantan Barat bahkan disebut sebagai salah satu lokasi yang telah dianggap layak untuk pembangunan reaktor.

“Rusia sudah sangat maju dalam teknologi nuklir karena pengalamannya yang panjang. Reaktor yang akan dibangun di Indonesia tidak besar, tapi perlu pengawasan ketat. Dalam rancangan undang-undang, juga akan dibentuk badan independen untuk mengawasi,” jelasnya.

Selain energi, Eddy juga menyoroti masalah akut pengelolaan sampah di Indonesia. Dari total sampah yang ada, hanya sekitar 40 persen yang dimanfaatkan. Sisanya masih dibuang dan ditimbun.

“Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sulit karena proses perizinan panjang dan rumit. Harus ada persetujuan kepala daerah dan DPRD, sementara tarif listrik dari PLTSa dibeli dengan harga rendah," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya