Berita

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto/Ist

Publika

Presiden Prabowo: Ekonomi Digital, Kesejahteraan, dan Koperasi Desa

SENIN, 23 JUNI 2025 | 16:17 WIB | OLEH: DR. FERRY JULIANTONO

INDONESIA Ekonomi Digital Forum adalah momentum untuk mengingatkan bahwa kemajuan digital ibarat pisau bermata dua.

Teknologi digital sebagai instrumen pencerahan, bagian dari membangun penguatan solidaritas kemanusian dan keadilan, instrumen percepatan kemajuan ekonomi yang berkeadilan, termasuk jalan lahirnya fairtrade.

Digitalisasi menjadi instrumen penting bagi tata ekonomi dunia baru yang berkeadilan.


Pada saat bersamaan, teknologi digital acapkali digunakan sebagai instrumen dominasi dan monopoli dalam ekonomi.

Teknologi digital menjadi jalan bagi beroperasinya kejahatan ekstrem, termasuk dalam bidang ekonomi, seperti rekayasa keuangan, investasi, perdagangan manusia, dan narkotika. Kejahatan yang beroperasi lintas negara.

Saya berharap, saya berkomitmen mendukung dan memperjuangkan digitalisasi ekonomi Indonesia menjadi bagian enlightenment, jalan lahirnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi, khususnya bagi rakyat Indonesia.

Atas dasar perspektif tersebut, saat ini saya sebagai Ketua Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang berjuang bersama 13 Kementerian dan 5 Badan merintis digitalisasi ekonomi berkeadilan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis data presisi.

Data presisi direproduksi dengan teknologi digital yang merupakan temuan dari perguruan tinggi Indonesia, dalam hal ini adalah IPB University.

Data presisi memastikan kebijakan ekonomi Indonesia berbasis pada data dasar, berupa data digital yang akurat, aktual, dan relevan. Data digital yang mengintegrasikan data spasial dan sosial mampu menggambarkan kondisi dan kebutuhan riil rakyat, serta potensi dari setiap desa/kelurahan di seluruh pelosok Tanah Air.

Data presisi adalah data digital yang penting bagi keberlangsungan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebagai komitmen nyata presiden menjalankan demokrasi ekonomi Pancasila.

Demokrasi ekonomi Pancasila tersebut salah satu peletak pondasinya adalah kakek Presiden Prabowo, yaitu Margono Djojohadikusumo. Beliau juga adalah pelopor sistem ekonomi, khususnya keuangan inklusif, yang membuka akses rakyat pada perbankan dan kredit usaha. 

Bagi Margono Djojohadikusumo, ekonomi Pancasila hanya akan terwujud jika rakyat menjadi subjek ekonomi. Praktiknya adalah koperasi yang harus dibangun di setiap desa.

Koperasi yang mengintegrasikan usaha rakyat dengan korporasi negara maupun swasta. Koperasi desa yang memberi ruang bukan hanya pada masyarakat desa, namun juga pada rakyat yang bergerak pada usaha swasta untuk memberi andil positif bagi kepentingan nasional.

Spirit tersebut saya yakin ada pada Presiden Prabowo Subianto pada saat menerbitkan Keppres dan Impres terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Presiden Prabowo dalam perbincangan secara langsung dengan saya pribadi, memiliki pandangan serius untuk memperbaiki data dasar Indonesia di era digital.

Data yang juga sangat penting bagi terwujudnya koperasi desa yang diletakkan pondasinya oleh Margono Djojohadikusumo

Saya berharap Indonesia Digital Economy Forum menjadi arena konsolidasi nasional untuk berurun rembug memberikan sumbangsih langkah yang terencana dan terukur dalam memaknai ekonomi digital, yang sejalan dengan gagasan dan instruksi Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun ekonomi Indonesia di era digital untuk melahirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk penguatan dunia usaha nasional.

Wakil Menteri Koperasi RI; Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya