Berita

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera/Istimewa

Politik

BKSAP DPR: Serangan AS ke Iran Hanya Memperburuk Konflik

SENIN, 23 JUNI 2025 | 07:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan militer sepihak yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. 

Terlebih, serangan yang dilakukan melalui operasi gabungan udara dan laut ini terjadi di tengah berlangsungnya perundingan antara Iran dan Uni Eropa di Swiss.

“Tindakan sepihak Amerika Serikat tidak hanya memperburuk konflik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi internasional,” kata Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam keterangan resminya, Senin 23 Juni 2025. 


Serangan militer AS ke Iran dilancarkan pada Minggu dinihari, 22 Juni 2025, pukul 03.00 waktu setempat. Waktu tersebut sama dengan serangan militer yang dilakukan Israel ke wilayah Iran. 

Kesamaan waktu tersebut semakin memperkuat kekhawatiran akan terjadinya konflik berskala regional dan potensi pecahnya perang terbuka di Timur Tengah.

AS mengungkapkan bahwa militer mereka menggunakan enam bom penghancur bunker GBU-57 secara khusus untuk menargetkan fasilitas nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. 

Selain itu dalam operasi tersebut, AS juga menyerang Iran dengan kapal selam militer. Setidaknya 30 rudal Tomahawk dijatuhkan ke berbagai target di Iran. 

Mardani menambahkan, lebih dari sekadar serangan fisik, insiden tersebut merupakan tamparan terhadap prinsip-prinsip multilateralisme dan penyelesaian damai melalui diplomasi. 

Terlebih, serangan dilancarkan bersamaan dengan pertemuan diplomatik antara delegasi Iran dan Uni Eropa di Swiss menandakan penolakan terang-terangan terhadap ruang dialog.

Menurut Mardani, serangan tersebut menjadi pengingat penting bahwa parlemen di seluruh dunia memiliki peran strategis dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian. 

“Kekuatan militer tidak boleh menjadi alat utama dalam menyelesaikan sengketa internasional. Justru parlemen dan diplomasi parlementer harus menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan antarnegara dan mendorong penyelesaian damai yang berkelanjutan,” demikian Mardani.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya