Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Buni Yani:

Bersihkan Indonesia dari Residu Jokowi!

SENIN, 23 JUNI 2025 | 04:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sudah tidak ada maaf bagi keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang selama 10 tahun lebih ini bercokol membohongi rakyat Indonesia. 

Demikian penegasan peneliti media dan politik Buni Yani melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Senin 23 Juni 2025.

"Dosa Jokowi dan keluarga sudah tidak terhitung banyaknya. Mulai dari korupsi, sehingga Jokowi dinobatkan menjadi salah satu manusia paling korup di dunia versi OCCRP, sampai melakukan kriminalisasi, hingga pemenjaraan terhadap sesama manusia yang tidak bersalah," kata Buni Yani.


Menurut Buni Yani, sepak terjang Jokowi dan keluarganya di panggung politik harus segera dihentikan agar bangsa dan negara bisa memulai hidup baru setelah lebih 10 tahun hidup dalam ketakutan. 

"Hidup baru bangsa besar ini bisa dimulai dari bersih-bersih semua residu Jokowi. Residu Jokowi paling berbahaya adalah Gibran yang akan menjadi presiden bila sesuatu terjadi dengan Prabowo. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Buni Yani.

Residu kedua, kata Buni Yani, tentu saja adalah Jokowi sendiri yang dari hari ke hari menunjukkan perilaku aneh dan penuh teka-teki sejak kasus ijazah palsunya meledak dan diperkarakan rakyat. 

Residu ketiga yang harus disingkirkan, menurut Buni Yani, tentu saja adalah semua anggota Geng Solo yang masih merecoki pemerintahan Prabowo Subianto dan menghalanginya untuk membangun satu per satu batu-bata Indonesia baru. 

"Selama Geng Solo masih berada di dalam kabinet, maka selama itu pemerintahan Prabowo akan mendapatkan gangguan. Raja Ampat, empat pulau Aceh, kasus Letjen Kunto Arief Wibowo adalah di antara kasus-kasus yang menunjukkan Geng Solo melakukan insubordinasi kepada Prabowo," kata Buni Yani.



Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya