Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Tanpa Pengawasan Ketat, Kebijakan WFA untuk ASN Hanya Pemborosan

MINGGU, 22 JUNI 2025 | 13:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota DPR Mardani Ali Sera, menyambut baik kebijakan terbaru pemerintah yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, untuk bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) dengan jam kerja yang lebih fleksibel.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan pemborosan anggaran dan penurunan kinerja.

“Ini ide bagus. Tapi tanpa karakter dan pengawasan bisa pemborosan. Apa yang baik jika tidak diawasi akan rusak,” ujar Mardani, seperti dikutip redaksi lewat akun X miliknya, Minggu 22 Juni 2025.


Menurutnya, implementasi WFA sebaiknya dilakukan secara bertahap dan terbatas, dimulai dari proyek percontohan oleh Kementerian PAN-RB. Hal ini penting untuk mengukur efektivitas dan dampaknya sebelum diterapkan secara luas di seluruh instansi pemerintah.

“Mesti dilakukan ada tim percontohan secara terbatas dari Kemenpan RB. Jika aturan ini disamaratakan bisa bahaya dan aturan ini perlu dievaluasi secara berkala,” tambahnya.

Mardani menegaskan, bila kebijakan ini terbukti berhasil dan berdampak positif terhadap efisiensi dan produktivitas kerja ASN, maka tidak menutup kemungkinan penerapannya bisa diperluas ke seluruh wilayah. 

Namun, Dia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan, kedisiplinan, dan sistem evaluasi yang konsisten.

"Jika berjalan sukses, maka bisa diperluas," tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya