Berita

analis komunikasi politik Hendri Satrio/Ist

Politik

Diwarnai Kontroversi, Penulisan Ulang Sejarah Harus Dihentikan Sementara

MINGGU, 22 JUNI 2025 | 12:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dilakukan Menteri Kebudayaan Fadli Zon berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan mengaburkan makna sejarah itu sendiri.

Hal ini disampaikan analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 22 Juni 2025.

Dia menilai, berbagai kontroversi yang muncul di tengah proses revisi menunjukkan bahwa publik tidak siap menerima perubahan narasi sejarah yang belum sepenuhnya transparan. 


"Penulisan revisi sejarah yang saat ini sedang dilakukan sebaiknya dihentikan sementara hingga prosesnya lebih baik dan dipercaya publik," ujarnya.

Menurut Hensat, sejarah bukan sekadar kumpulan data masa lalu, tetapi juga refleksi jujur dari perjalanan bangsa yang menyangkut memori kolektif rakyat. 

Oleh karena itu, setiap upaya perombakan narasi sejarah harus dilakukan dengan hati-hati, terbuka, dan melibatkan sebanyak mungkin kalangan mulai dari sejarawan, akademisi, hingga masyarakat sipil.

"Dengan berbagai kontroversi yang muncul saat ini, apapun hasilnya akan kehilangan kredibilitas sebagai sebuah tulisan sejarah," tegas pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya