Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas/RMOLSumsel

Politik

Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Jangan Asal Kejar Target

MINGGU, 22 JUNI 2025 | 04:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana peluncuran buku sejarah Indonesia versi terbaru pada Agustus 2025 menuai sorotan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menargetkan proyek penulisan ulang sejarah tersebut rampung bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Namun, target ambisius itu disertai kontroversi. Pernyataan Fadli Zon terkait peristiwa 1998 yang dinilai menyimpang dari fakta sejarah memicu kritik. Publik pun mempertanyakan transparansi pemerintah dalam mengelola narasi sejarah bangsa.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas, meminta agar penulisan sejarah dilakukan secara jujur, terbuka, dan tanpa motif glorifikasi.


“Kawan-kawan di Fraksi PDIP berharap sejarah ditulis dengan tulus, hati yang bersih, dan menceritakan apa yang ada. Bukan menyembunyikan sesuatu untuk mengagungkan seseorang,” ujar Giri diwartakan RMOLLampung, Sabtu 21 Juni 2025.

Ia mengingatkan bahwa sejarah, meski menyakitkan, harus ditampilkan secara utuh kepada publik.

“Kita memang punya sejarah kelam, dan itu harus kita akui. Itu bagian dari sejarah bangsa. Bukan untuk ditutupi,” tegasnya.

Terkait target peluncuran buku sejarah pada Agustus 2025, Giri menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan tenggat waktu jika substansi buku masih bermasalah.

“Kalau memang masih perlu pembahasan menyeluruh, lebih baik penerbitannya ditunda. Jangan diluncurkan kalau masih ada yang belum tuntas,” katanya.

Giri juga mengusulkan agar draf buku sejarah itu dibuka ke publik untuk diuji secara terbuka sebelum diterbitkan.

“Harus ada uji publik. Publik perlu tahu mana yang lemah, mana yang tidak tepat. Dari situ kita bisa perbaiki bersama. Bisa jadi ada lebih dari satu versi yang layak dipertimbangkan,” jelas mantan anggota DPRD Sumsel itu.

Ia menekankan, kualitas isi jauh lebih penting daripada mengejar peluncuran pada momentum simbolik.

“Kalau Agustus ini bisa selesai dan tidak ada masalah, silakan. Tapi kalau masih banyak yang harus dibenahi, lebih baik ditunda sampai tuntas,” tutup Giri Ramanda.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya