Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Ist
ADA dua jenis pemimpin yang lahir dalam masa krisis. Yang satu melangkah ke depan, mengambil tanggung jawab, memimpin dari garis depan. Yang lain justru sibuk mencari kambing hitam -- agar tampak bersih di mata publik.
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, tampaknya cenderung memilih yang kedua. Dalam pernyataannya pekan ini, Dedi menyebut Jakarta sebagai salah satu biang kerok rusaknya Jalan Parung Panjang di Kabupaten Bogor.
Sontak publik bertanya: serius?
Parung Panjang hanyalah satu kecamatan di bagian barat daya Kabupaten Bogor, berbatasan dengan Tangerang dan Depok.
Kawasan ini sudah lama dikenal sebagai jalur padat truk tambang dan kendaraan berat. Jalan-jalannya rusak, berdebu, penuh lubang, dan nyaris tidak ada perbaikan yang berarti selama bertahun-tahun. Warga setempat sudah berulang kali protes. Tapi solusi tak kunjung datang.
Kini, ketika persoalan menumpuk dan tuntutan publik makin keras, Dedi justru menunjuk keluar: Jakarta.
Padahal urusan infrastruktur jalan lokal sepenuhnya ada di tangan Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bogor. Bila yang rusak adalah jalan kabupaten, ya itu ranah Pemkab Bogor. Kalau jalan provinsi, tentu Pemprov Jabar harus turun tangan.
Jakarta memang punya kepentingan lintas wilayah, tapi tidak serta merta bisa disalahkan atas ketidakbecusan pemerintah daerah tetangga.
Alih-alih reflektif dan mencari solusi kolaboratif, KDM --sapaan Dedi Mulyadi -- memilih sikap defensif. Ia lebih nyaman bermain narasi politis: melempar tuduhan daripada membenahi kebijakan.
Padahal
leadership bukan soal bisa bicara di depan kamera. Ini soal keberanian mengambil tanggung jawab.
Sikap seperti ini, jika dibiarkan, akan menjadi pola. Ketika anggaran gagal terserap, akan disalahkan pusat. Ketika program tak berjalan, akan ditudingkan ke kabupaten. Ketika jalan rusak dan rakyat menjerit, akan diarahkan ke Jakarta.
Lama-lama, publik kehilangan kepercayaan, sebab yang mereka lihat hanya pejabat, bukan pemimpin.
Kontras dengan KDM, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan sikap yang jauh lebih dewasa. Ia tidak menanggapi serangan dengan serangan.
Justru dalam keterangannya, Pramono siap duduk bersama membahas solusi lintas wilayah, termasuk kemungkinan kerja sama membenahi infrastruktur Parung Panjang.
Inilah beda antara politikus yang sibuk membangun citra dan pemimpin yang sibuk membangun solusi.
Fakta lain yang tak bisa disangkal: Jakarta justru sering membantu wilayah sekitarnya. Mulai dari hibah transportasi untuk Bekasi, pembangunan konektivitas antardaerah, hingga dukungan kebijakan sosial-ekonomi untuk kawasan aglomerasi.
Tapi semua itu seperti dilupakan demi narasi sesaat yang menyelamatkan reputasi sementara.
Sayangnya, reputasi tidak dibangun dengan tudingan. Ia dibangun dengan tindakan.
KDM seharusnya belajar dari sejarah: publik tak akan ingat seberapa sering seorang pemimpin tampil di media, tapi mereka tak akan lupa bagaimana rasanya ditinggal saat kesulitan.
Jika Gubernur hanya bisa mengeluh, menyindir, dan menuding, tanpa membenahi sistem birokrasi atau memperbaiki tata kelola pembangunan, maka jabatan itu kehilangan makna. Yang tersisa hanyalah omon-omon kekuasaan.
Dan masyarakat, pada akhirnya, tidak butuh pemimpin yang pandai menyalahkan. Mereka butuh pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah.
Penulis adalah wartawan/Wakil Sekretaris Kahmi Jaya
