Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada pekan depan, Selasa 24 Juni 2025.
Ini adalah upaya tak henti untuk mencari dana untuk membiayai APBN 2025.
Dalam siaran pers Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia (17/6) disebutkan Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2025.
Adapun pokok-pokok terms & conditions SBSN yang akan dilelang dengan target indikatif sebesar Rp8 triliun dengan tanggal setelmen pada 26 Juni 2025.
1. SPNS08122025 (reopening) jatuh tempo pada 8 Desember 2025
2. SPNS09032026 (reopening) jatuh tempo pada 9 Maret 2026
3. PBS003 (reopening) jatuh tempo pada 15 Januari 2027
4. PBS030 (reopening) jatuh tempo pada 15 Juli 2028
5. PBS034 (reopening) jatuh tempo pada 15 Juni 2039
6. PBS039 (reopening) jatuh tempo pada 15 Juli 2041
7. PBS038 (reopening) jatuh tempo pada 15 Desember 2049
Dari tujuh seri itu, pemerintah mematok target indikatif Rp8 triliun.
Alokasi Pembelian Non-kompetitif untuk seri SPNS08122025 dan SPNS09032026 maksimal 99 persen dari jumlah yang dimenangkan sedangkan seri yang lainnya sebesar 30 persen dengan maksimal dimenangkan sebesar 200 persen dari target indikatif.
Semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Dealer Utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan
Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Dealer Utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Pada lelang yang berlangsung 17 Juni 2025, pemerintah menyerap dana senilai Rp30 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN).
