Berita

Kabagops Korlantas Polri, Kombes Aries Syahbudin/RMOL

Presisi

Korlantas Polri: Digitalisasi Kunci Wujudkan Lalu Lintas Bebas Korupsi

KAMIS, 19 JUNI 2025 | 19:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Transformasi digital sangat penting dalam mendukung pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan bebas dari praktik korupsi. Sistem digitalisasi inilah menjadi inovasi Korlantas Polri dalam memperbaiki pelayanan dan meningkatkan transparansi di lapangan.

“Digitalisasi adalah kunci meningkatkan kualitas layanan Korlantas. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal membangun kepercayaan publik, memotong birokrasi, dan mencegah korupsi,” kata Kabagops Korlantas Polri, Kombes Aries Syahbudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

Digitalisasi telah diterapkan Korlantas Polri melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menindak pelanggar lalu lintas sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan masyarakat yang rentan terhadap praktik transaksional.


“Transaksi di jalan terjadi karena pertemuan langsung antara petugas dan pengendara. Dengan digitalisasi seperti ETLE, interaksi itu kami potong. Ini bagian dari inisiatif anti-korupsi,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui sistem ETLE masih perlu penyempurnaan. Sebab dalam praktiknya, masih ada plat nomor kendaraan tidak terdeteksi karena ditutupi pengguna maupun ada kendaraan yang tidak terdaftar.

Dalam hal pelayanan publik, Korlantas telah menghadirkan kemudahan melalui layanan daring, termasuk pembuatan SIM internasional.

“Masyarakat dari Aceh tidak perlu lagi datang ke Jakarta hanya untuk membuat SIM internasional. Semua bisa dilakukan secara online, ini bagian dari reformasi birokrasi,” jelas Aries.

Selain itu, sistem digital kini memungkinkan integrasi data kecelakaan secara nasional dapat diakses berbagai instansi, seperti Kementerian PUPR dan Bappenas untuk perencanaan infrastruktur yang lebih tepat sasaran.

“Sekarang kita tahu di mana saja titik rawan kecelakaan atau black spot dan apa penyebabnya. Semua datanya terhubung dan bisa digunakan lintas sektor,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya