Krisis Dana, PBB Rumahkan Ribuan Staf

Pemutusan hubungan kerja (PHK) tak hanya melanda perusahaan swasta, tetapi juga melanda badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengumumkan akan merumahkan sekitar 3.500 staf atau sepertiga dari total tenaga kerjanya akibat krisis pendanaan yang semakin memburuk.

Keputusan ini diumumkan menyusul pemangkasan besar-besaran bantuan luar negeri dari Amerika Serikat, negara yang selama ini menjadi donor terbesar UNHCR. 

Dikutip dari AFP, Kamis 19 Juni 2025, Washington sebelumnya menyumbang lebih dari 40 persen dari keseluruhan anggaran UNHCR, atau sekitar 2 miliar dolar AS (Rp32 triliun) per tahun.

Namun, bantuan itu dipangkas sejak kebijakan baru Presiden Donald Trump yang mengurangi belanja luar negeri, termasuk untuk sektor kemanusiaan. 

Tak hanya AS, sejumlah negara lain juga mengikuti langkah serupa dengan memperketat alokasi dana bantuan internasional.

"Mengingat realitas keuangan yang sangat menantang, UNHCR tidak punya pilihan selain mengurangi skala operasinya secara keseluruhan," ujar Kepala UNHCR Filippo Grandi dalam keterangan resminya.

Sebagai bagian dari efisiensi, UNHCR akan melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, anggaran, hingga struktur kelembagaan, termasuk merampingkan operasi di kantor pusat dan regional.

Selain ribuan pemutusan kontrak pekerja tetap, ratusan pekerja sementara juga akan diberhentikan karena tidak tersedia lagi anggaran untuk mempertahankan posisi mereka.

"Secara keseluruhan, kami memperkirakan terjadi pengurangan sekitar 30 persen dalam biaya kepegawaian secara global," demikian pernyataan badan tersebut.