Suasana RDPU Komisi III DPR RI dengan Mahasiswa di Ruang Rapat Komisi III, Jakarta, Kamis 19 Juni 2025/Repro

Politik

Komisi III DPR Bahas RUU KUHAP bersama Mahasiswa

KAMIS, 19 JUNI 2025 | 14:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah elemen mahasiswa membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada hari ini, Kamis 19 Juni 2025.

Adapun, elemen mahasiswa yang ikut RDPU tersebut adalah Study Club RHS Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bandar Lampung (UBL).

RDPU digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.

“Rapat dinyatakan terbuka untuk umum,” ucap Habiburokhman, membuka rapat.

Selanjutnya, Legislator Partai Gerindra itu mempersilakan perwakilan mahasiswa dari UI untuk menyampaikan presentasinya secara bergiliran.

Berita

Politik

Komisi III DPR Bahas RUU KUHAP bersama Mahasiswa

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum