Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono/RMOL
Komisi I DPR RI mendukung penuh langkah-langkah diplomatik pemerintah Indonesia dalam merespons konflik Iran-Israel yang semakin meningkat eskalasinya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mendukung pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah bersikap lewat pernyataan resmi dan koordinasi dengan negara-negara sahabat serta organisasi internasional seperti PBB dan OKI.
“Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai solusi utama dalam menyelesaikan perselisihan,” kata Dave kepada RMOL sesaat lalu, Kamis 19 Juni 2025.
Terkait dampak konflik Iran-Israel, termasuk dampak ekonomi, hingga mengakibatkan lonjakan harga minyak dunia yang mencapai 10,74 persen dan menembus angka 76,81 dolar AS per barel, Dave mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Hal ini mencakup koordinasi dengan sektor energi untuk memastikan pasokan minyak tetap terjaga serta mengkaji kebijakan yang dapat meredam dampak terhadap harga bahan bakar dan inflasi domestik,” kata legislator Fraksi Golkar ini.
Lebih jauh, Dave berharap konflik Iran-Israel segera mereda dan semua pihak kembali berdamai.
“Kami berharap situasi ini dapat segera mereda dan semua pihak dapat kembali ke jalur diplomasi demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan,” demikian Dave.
Eskalasi konflik Iran-Israel semakin meningkat. Teranyar, Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) kembali mengguncang Kawasan Timur Tengah dengan mengumumkan peluncuran rudal Sejjil “ultra-berat” dalam gelombang ke-12 serangan terhadap Israel.
Rudal jarak jauh tersebut digunakan untuk menargetkan berbagai lokasi di wilayah pendudukan Israel, sebagai bagian dari lanjutan Operasi True Promise 3.
Dalam pernyataan resminya, IRGC menyatakan bahwa penggunaan Sejjil merupakan langkah eskalatif yang menandai babak baru dalam konflik Iran-Israel.
"Kami menggunakan rudal Sejjil ultra-berat dalam gelombang ke-12 untuk menargetkan sejumlah lokasi di wilayah pendudukan," tegas IRGC seperti dikutip dari kantor berita
Tasnim pada Kamis 18 Juni 2025.
