Mantan Hakim MK, Maruarar Siahaan/RMOL
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan dihadirkan terdakwa Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di persidangan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024.
Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli yang meringankan dari terdakwa ini dimulai pada pukul 09.50 WIB di Ruang Sidang Prof Dr H.M Hatta Ali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 19 Juni 2025.
"Sesuai dengan berita acara lalu, bahwa hari ini adalah mendengarkan ahli dari Penasihat Hukum terdakwa. Bagaimana ada ahlinya?" tanya Hakim Ketua, Rios Rahmanto.
Tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa Hasto, Ronny Talapessy merespons dan menyatakan bahwa pada sidang hari ini i hukum Hasto menghadirkan satu orang ahli.
Mendengar jawaban itu, Majelis Hakim merasa heran karena pada kesepakatan persidangan sebelumnya hari ini akan dihadirkan empat orang saksi/ahli.
"Kemarin kan empat katanya. Kemarin kalau nggak salah kita sepakat ya untuk hari ini dan esok itu saksi dan ahli kita habiskan gitu loh. Sehingga minggu depannya adalah keterangan terdakwa. Saya pikir empat-empatnya mau diselesaikan untuk ahlinya," kata Hakim Ketua Rios.
Meski begitu, Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan dengan melakukan pemeriksaan ahli, yakni Maruarar Siahaan sebagai ahli Hukum Tata Negara (HTN). Maruarar merupakan Hakim Konstitusi sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni sejak 2003-2008.
Sebelumnya, tim JPU KPK sudah menghadirkan belasan orang saksi dan ahli.
Dalam surat dakwaan, Hasto didakwa melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020.
Perintangan penyidikan itu dilakukan Hasto dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nurhasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022.
Selain itu, Hasto juga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK pada saat pemeriksaan sebagai saksi pada 10 Juni 2024. Perbuatan Hasto itu mengakibatkan penyidikan atas nama tersangka Harun Masiku terhambat.
Atas perbuatannya, Hasto Kristiyanto didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 21 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
Selanjutnya, Hasto juga didakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan.
Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022 mengupayakan agar KPU menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
Atas perkara suap itu, Hasto didakwa dengan dakwaan Kedua Pertama Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP atau dakwaan Kedua-Kedua Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.]
