Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL

Bisnis

Sri Mulyani Waspadai Ketidakpastian Global Bersifat Permanen

RABU, 18 JUNI 2025 | 15:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tensi geopolitik hingga perang dagang yang belum mereda akan berdampak pada ketidakpastian ekonomi global dalam jangka panjang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa faktor utama dari ketidakpastian global saat ini bersifat struktural dan permanen.

Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah munculnya unilateralism atau pendekatan sepihak dalam kebijakan ekonomi, khususnya dari Amerika Serikat (AS). Negeri Paman Sam dinilai semakin gencar menerapkan kebijakan tarif sepihak terhadap negara-negara mitra dagangnya. 


“Yang kita lihat, we are witnessing the uncertainty (kami menyaksikan ketidakpastian) ini akan lebih permanen. Karena nature dari uncertainty itu sendiri bukan karena sesuatu yang sifatnya temporary (sementara), tapi lebih suatu shifting yang sifatnya kemungkinan jangka menengah panjang,”kata Sri Mulyani dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 18 Juni 2025.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tarif AS tidak hanya mencerminkan kebijakan domestik, namun juga menciptakan struktur baru dalam global governance. 

Perubahan ini, menurutnya akan mengarah pada pola interaksi internasional yang berbeda, dengan peran institusi global yang makin dilemahkan.

"Kalau AS melakukan unilateral tariff policy terhadap semua partner dagangnya, itu selain karena domestic policy, itu juga membentuk global governance yang baru," imbuhnya. 

Ia juga menyebut , unilateralism membuat negara-negara besar merasa kuat untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu bantuan multilateral institution seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank). 

“Banyak negara yang masih berharap harusnya kalau ada dispute we have to settle it (permasalahan, kita harus menyelesaikannya) di WTO. Tapi WTO sekarang tidak atau sangat kurang berfungsi," keluhnya.

“Sehingga negara-negara yang kuat merasa that I have to solve my own problem without using those multilateral institution Inilah yang disebut unilateralism atau dispute diselesaikan secara bilateral,” tuturnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya