Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL

Bisnis

Sri Mulyani Waspadai Ketidakpastian Global Bersifat Permanen

RABU, 18 JUNI 2025 | 15:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tensi geopolitik hingga perang dagang yang belum mereda akan berdampak pada ketidakpastian ekonomi global dalam jangka panjang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa faktor utama dari ketidakpastian global saat ini bersifat struktural dan permanen.

Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah munculnya unilateralism atau pendekatan sepihak dalam kebijakan ekonomi, khususnya dari Amerika Serikat (AS). Negeri Paman Sam dinilai semakin gencar menerapkan kebijakan tarif sepihak terhadap negara-negara mitra dagangnya. 


“Yang kita lihat, we are witnessing the uncertainty (kami menyaksikan ketidakpastian) ini akan lebih permanen. Karena nature dari uncertainty itu sendiri bukan karena sesuatu yang sifatnya temporary (sementara), tapi lebih suatu shifting yang sifatnya kemungkinan jangka menengah panjang,”kata Sri Mulyani dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 18 Juni 2025.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tarif AS tidak hanya mencerminkan kebijakan domestik, namun juga menciptakan struktur baru dalam global governance. 

Perubahan ini, menurutnya akan mengarah pada pola interaksi internasional yang berbeda, dengan peran institusi global yang makin dilemahkan.

"Kalau AS melakukan unilateral tariff policy terhadap semua partner dagangnya, itu selain karena domestic policy, itu juga membentuk global governance yang baru," imbuhnya. 

Ia juga menyebut , unilateralism membuat negara-negara besar merasa kuat untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu bantuan multilateral institution seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank). 

“Banyak negara yang masih berharap harusnya kalau ada dispute we have to settle it (permasalahan, kita harus menyelesaikannya) di WTO. Tapi WTO sekarang tidak atau sangat kurang berfungsi," keluhnya.

“Sehingga negara-negara yang kuat merasa that I have to solve my own problem without using those multilateral institution Inilah yang disebut unilateralism atau dispute diselesaikan secara bilateral,” tuturnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya