Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Presiden Prabowo Berhasil Cegah Disharmoni Bangsa

RABU, 18 JUNI 2025 | 12:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan polemik empat pulau di kawasan Aceh Singkil sangat strategis karena memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat.

“Langkah cepat dan bijak ini bukan hanya menyelesaikan sebuah masalah, tapi juga menegaskan kembali betapa solidnya fondasi NKRI. Presiden telah mengeliminasi persoalan yang sejatinya memang tidak pernah ada,” kata Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya, Rabu 18 Juni 2025.

Bamsoet mengatakan, polemik sempat mencuat terkait status empat pulau di kawasan Aceh Singkil, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. 


Namun kini, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa keempatnya masuk dalam wilayah administrasi Aceh, berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki pemerintah.

Bamsoet mengaku bingung karena tiba-tiba saja ada polemik soal empat pulau buntut diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

"Kita bukan negara baru. Sejak dulu, pembagian wilayah atau daerah sudah sangat jelas dan diperkuat dengan undang-undang serta sejumlah peraturan pemerintah. Artinya, persoalan atau polemik empat pulau ini sejatinya memang tidak pernah ada. Kenapa sekarang harus dijadikan polemik?” kata Bamsoet.  

Bamsoet menegaskan, energi bangsa jangan dihabiskan untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak substantif. Saatnya seluruh elemen bangsa bersatu menghadapi tantangan ke depan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan ekonomi rakyat.

“Dengan polemik empat pulau ini diselesaikan, pemerintah punya ruang lebih leluasa untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Sekarang, saatnya semua pihak kembali fokus mendukung program-program pembangunan yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Bamsoet.



Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya