Istana Bantah Isu Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Istana Negara membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal segera membentuk lembaga baru bernama Badan Penerimaan Negara (BPN).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan di tingkat pemerintah terkait pembentukan lembaga tersebut, termasuk struktur organisasi yang sempat beredar dan disebut-sebut oleh mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Edi Slamet Irianto.

“Saya belum lihat dan enggak ada (struktur BPN),” kata Mensesneg Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 17 Juni 2025.

Meski demikian, Prasetyo tidak sepenuhnya menutup kemungkinan dibentuknya lembaga tersebut. Menurutnya, pembentukan BPN bisa saja dilakukan apabila ada kebutuhan mendesak dari sisi tata kelola penerimaan negara.

“Enggak, kan dilihat sesuai kebutuhan apa enggak. Bahwa dimungkinkan, kita membentuk badan itu, iya. Manakala diperlukan itu. Tapi kalau ndak ya,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah masih terus fokus memperkuat sistem dan kinerja dalam mengelola penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Tujuannya adalah mendorong peningkatan pendapatan tanpa harus menaikkan tarif pajak.

“Ini terus bekerja keras memperbaiki kinerja, memperbaiki sistem, memperbaiki pendataan kita harapannya supaya penerimaan kita di sektor pajak bisa meningkat, tapi perlu saya garis bawahi bahwa bukan menaikkan tarif pajaknya ya,” terangnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo akan membentuk BPN yang bertugas mengelola penerimaan dari sektor pajak, bea cukai, dan PNBP. Struktur lembaga ini disebut-sebut akan berada langsung di bawah presiden dan diawasi oleh Menko Perekonomian, panglima TNI, Polri, hingga Kepala PPATK.