Berita

Fotokopi ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo alias Jokowi/Ist

Politik

Buni Yani:

Negara akan Chaos jika Ijazah Jokowi Terbukti Palsu

SELASA, 17 JUNI 2025 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Peneliti media dan politik Buni Yani kembali memberikan sorotan tajam terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo alias Jokowi.
Kali ini, Buni Yani merespons pernyataan dari kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan yang mengatakan bahwa alasan ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke publik adalah demi menghindari terjadinya kekacauan alias chaos.

"Pernyataan kuasa hukum Jokowi bahwa negara akan chaos bila ijazah Jokowi ditunjukkan tidak saja berlebihan tetapi juga tidak masuk akal," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Selasa 17 Juni 2025.

Buni Yani menegaskan, NKRI akan baik-baik saja bila ijazah Jokowi asli serta diperoleh dengan cara yang benar, dan tidak melawan hukum.

Buni Yani menegaskan, NKRI akan baik-baik saja bila ijazah Jokowi asli serta diperoleh dengan cara yang benar, dan tidak melawan hukum.

"Tetapi negara memang akan chaos bila setelah ditunjukkan ternyata ijazah Jokowi palsu, tidak diperoleh dengan cara yang sah, dan melawan hukum," kata Buni Yani.

Karena kepalsuan ijazah Jokowi, kata Buni Yani, berpotensi berdampak besar sekali, baik secara etis, politis, maupun ketatanegaraan.

"Apa pun konsekuensinya, ijazah Jokowi harus ditelusuri kebenarannya. Bangsa ini tidak akan pernah belajar bila tidak berani menghadapi risiko," pungkas Buni Yani.

Sebelumnya, Yakup Hasibuan, mengungkapkan alasan enggan menunjukkan ijazah asli kliennya ke publik ataub pihak yang menuduh ijazah palsu. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk.

"Saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan preseden yang sangat buruk," kata Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu 15 Juni 2025.

"Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, kepada anggota DPR manapun, kepada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos," sambungnya.


Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Pentagon Ungkap Biaya Perang Iran: 6 Hari Tembus Rp190 Triliun

Kamis, 12 Maret 2026 | 08:11

Pasar 1001 Malam: Strategi Kemenko PM Berdayakan UMKM dan Bantu Penyintas Bencana

Kamis, 12 Maret 2026 | 07:58

Harga Emas Dunia Turun Tertekan Sentimen Suku Bunga

Kamis, 12 Maret 2026 | 07:47

Dukung PP TUNAS, Kemenag Siapkan Kurikulum Etika Digital dan Santri Mahir AI

Kamis, 12 Maret 2026 | 07:23

Pasar Eropa Terkoreksi, Saham Rheinmetall Anjlok 8 Persen

Kamis, 12 Maret 2026 | 07:14

IEA Sepakat Lepas 400 Juta Barel Cadangan Minyak

Kamis, 12 Maret 2026 | 07:01

Hari Ini Yaqut Cholil Dipanggil KPK sebagai Tersangka

Kamis, 12 Maret 2026 | 06:49

Rampai Nusantara Ajak Publik Optimistis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 12 Maret 2026 | 06:42

Amr bin Ash Pembuka Gerbang Benua Afrika

Kamis, 12 Maret 2026 | 06:00

Kader Gerindra Ujung Tombak Mendukung Program Prabowo

Kamis, 12 Maret 2026 | 05:52

Selengkapnya