Berita

Fotokopi ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo alias Jokowi/Ist

Politik

Buni Yani:

Negara akan Chaos jika Ijazah Jokowi Terbukti Palsu

SELASA, 17 JUNI 2025 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Peneliti media dan politik Buni Yani kembali memberikan sorotan tajam terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo alias Jokowi.
Kali ini, Buni Yani merespons pernyataan dari kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan yang mengatakan bahwa alasan ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke publik adalah demi menghindari terjadinya kekacauan alias chaos.

"Pernyataan kuasa hukum Jokowi bahwa negara akan chaos bila ijazah Jokowi ditunjukkan tidak saja berlebihan tetapi juga tidak masuk akal," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Selasa 17 Juni 2025.

Buni Yani menegaskan, NKRI akan baik-baik saja bila ijazah Jokowi asli serta diperoleh dengan cara yang benar, dan tidak melawan hukum.

Buni Yani menegaskan, NKRI akan baik-baik saja bila ijazah Jokowi asli serta diperoleh dengan cara yang benar, dan tidak melawan hukum.

"Tetapi negara memang akan chaos bila setelah ditunjukkan ternyata ijazah Jokowi palsu, tidak diperoleh dengan cara yang sah, dan melawan hukum," kata Buni Yani.

Karena kepalsuan ijazah Jokowi, kata Buni Yani, berpotensi berdampak besar sekali, baik secara etis, politis, maupun ketatanegaraan.

"Apa pun konsekuensinya, ijazah Jokowi harus ditelusuri kebenarannya. Bangsa ini tidak akan pernah belajar bila tidak berani menghadapi risiko," pungkas Buni Yani.

Sebelumnya, Yakup Hasibuan, mengungkapkan alasan enggan menunjukkan ijazah asli kliennya ke publik ataub pihak yang menuduh ijazah palsu. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk.

"Saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan preseden yang sangat buruk," kata Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu 15 Juni 2025.

"Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, kepada anggota DPR manapun, kepada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos," sambungnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya