Berita

Wakil Ketua MPR Bambang Pacul Wuryanto (tengah) di Gedung MPR, Senayan, Senin, 16 Juni 2025/RMOL

Politik

Bambang Pacul Ogah Ngotot-ngototan dengan Fadli Zon soal Sejarah

SELASA, 17 JUNI 2025 | 00:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang pemerkosaan di tahun 1998 terhadap etnis Tionghoa tidak ada buktinya, menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat.

Wakil Ketua MPR Bambang Pacul Wuryanto menuturkan bahwa dalam soal penulisan sejarah pasti ada unsur subjektivitas yang tidak bisa dikendalikan dari pihak luar. 

“Ini soal penulisan sejarah, soal penulisan sejarah, ini kan subjektivitas pasti ikut campur, 100 persen ikut campur subjektivitas, kan begitu. Jadi siapapun yang akan menulis pasti akan ada kontranya,” kata Bambang Pacul Wuryanto kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 16 Juni 2025.


Politikus PDIP itu meminta agar dalam menulis ulang sejarah, penulis harus membaca kembali sejarah Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Di sana diterangkan secara gamblang kejadian seputar Mei 1998. 

“Kalau terkait dengan, mohon maaf, terkait dengan apa, tidak ada pemerkosaan, ya silakan dibaca Pak Habibie. Waktu itu Presiden Habibie de jure Presiden, statementnya apa? Ya silahkan dibaca, saya nggak mau kontradiksikan lah, sampean baca, itu Presiden de jure, kan begitu,” tegasnya.

Mantan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini mempersilakan Fadli Zon untuk mengotak atik sejarah dan akan ditabrakkan dengan fakta, maka tidak ada masalah.

“Bahwa subjektivitas Pak Pak Fadli Zon mau mengambil cara yang berbeda, ya dipersilahkan, nanti kan ditabrakkan dengan ayat fakta, kita kan susah hari ini kalau kita hanya ngotot-ngototan tok, kan gitu loh,” ungkap dia.

“Jadi kalau hanya ngotot-ngotot, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri, kan begitu aja, just a simple as that. Iya toh, simpel-simpel aja, clear ya adinda. Jadi aku nggak mau berkelahi,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya