Berita

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono/Ist

Nusantara

IKN Tiru Pengelolaan Sampah di Jakarta

SENIN, 16 JUNI 2025 | 20:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan PT Bina Karya (Persero) di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin 16 Juni 2025.

Kerja sama ini melibatkan tiga BUMD DKI Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dan Perumda Pasar Jaya, serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

"Hari ini kita melakukan kerja sama, Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.


Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan, termasuk dalam hal pengelolaan sampah yang nantinya bisa menjadi persoalan di IKN. Menurutnya, pengalaman Jakarta dalam pengelolaan sampah dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi IKN.

"Bagaimana dan cara pengelolaannya tentunya pengalaman Jakarta bisa menjadi role model," kata Pramono.

Pramono menyampaikan, masalah pengelolaan sampah di Jakarta kini menjadi primadona bagi banyak pengusaha.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sendiri saat ini memiliki tumpukan sampah hingga 55 juta ton. Sedangkan volume sampah harian Jakarta mencapai 7.700 ton.

Untuk mengelola permasalahan sampah tersebut, Jakarta nantinya akan membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) dengan kapasitas masing-masing 2.500 ton per hari.

"Kalau 2.500 x 4 sesuai dengan arahan Bapak Presiden, 10.000, maka Bantargebang itu 25-30 tahun nggak habis sampahnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengapresiasi dukungan Pemprov DKI dalam mengelola infrastruktur IKN, yang akan segera diserahkan Kementerian PUPR kepada Otorita IKN. Kerja sama ini juga meliputi pengelolaan sampah.

Menurutnya, pengalaman Pemprov DKI dalam mengelola TPST Bantargebang sangat dibutuhkan, mengingat TPST di IKN sudah selesai dibangun dengan kapasitas tujuh ton dan volume sampah diperkirakan akan terus meningkat.

"Jadi saya kira pengalaman DKI mengelola Bantargebang menjadi hal yang sangat kami butuhkan," kata Basuki.

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan air minum di IKN. Basuki mengungkapkan bahwa proses lelang untuk pengoperasian fasilitas ini sedang berjalan.

"Badan usaha otorita PT Bina Karya belajar kepada BUMD-BUMD yang ada di DKI Jakarta untuk pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, pengelolaan air, itu semua ada di DKI Jakarta ini," tandas Basuki.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya