Berita

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji/RMOL

Politik

Fraksi Golkar:

Presiden Prabowo Masih Butuh Waktu Reshuffle Kabinet

SENIN, 16 JUNI 2025 | 13:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Golkar DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto perihal kocok ulang atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

“Karena ini kewenangan Presiden, kita tunggu saja kapan Presiden mau melakukan itu,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 16 Juni 2025. 

Sarmuji berpandangan bahwa dalam reshuffle kabinet, Presiden Prabowo tentu punya pertimbangan tersendiri untuk menghendaki atau menunda waktu kapan.


“Apakah Presiden mau melakukan itu (reshuffle). Kalau mau melakukan itu kapan, siapa yang di-reshuffle komposisinya seperti apa, apakah ada perombakan atau hanya sekedar replace saja dari satu kementerian ke kementerian lain, hanya Presiden yang tahu dan hanya Presiden yang punya kewenangan mutlak itu,” kata Sarmuji.

Atas dasar itu, Sarmuji menyebut, jika dalam waktu dekat ini tidak dilakukan reshuffle, barangkali Presiden Prabowo menganggap para pembantunya masih bekerja dengan cukup baik.

“Atau Presiden masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi menteri-menterinya. Karena satu evaluasi pekerjaan kementerian itu tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek,” kata Sarmuji. 

Legislator Golkar daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI ini menganalogikan reshuffle dengan program penanaman pohon. Menurutnya, pohon ketika ditanam langsung dipetik buahnya dalam waktu 2-3 bulan. 

Dengan kata lain, lanjut Sarmuji, bentuk evaluasi kabinet pun berdimensi atau membutuhkan jangka waktu tertentu. 

“Mungkin saja, Presiden masih membutuhkan waktu untuk itu. Atau Presiden merasa tidak ada urgensinya sekalipun ada reshuffle, bisa jadi seperti itu. Tapi semua kewenangan kembali kepada Presiden,” pungkasnya.

Diberitakan RMOL sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada rencana melakukan pergantian sejumlah menteri atau reshuffle anggota Kabinet Merah Putih.

“Saya tidak ada rencana mau reshuffle," ujar Presiden Prabowo usai menghadiri acara Pengukuhan 1.451 hakim, di Kantor Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 12 Juni 2025. 

Prabowo mengaku kerap memanggil menteri-menteri Kabinet Merah Putih untuk memastikan program-program yang jadi target pemerintahannya berjalan dengan baik.

"Untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti, saya sampai saat ini menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik," kata Prabowo.




Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Melangkah Penuh Harapan, Pertamina Jaga Kesiapan Pasokan Jelang Idulfitri

Rabu, 04 Maret 2026 | 20:10

Cerita Tobat Mantan Penambang Ilegal Pongkor

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:59

KPK: Tidak Ada Informasi Fadia Arafiq Ditangkap saat Bersama Gubernur Jateng

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:43

Antisipasi Perang Dunia, AHY Ajak Perkuat Soliditas Hadapi Skenario Terburuk

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:40

Tips Mudik Aman dan Nyaman Tanpa Khawatirkan Rumah Kosong

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:17

Presiden Prabowo Batal Hadir Bukber Partai Demokrat

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:09

Tak Benar MBG Ganggu Anggaran Pendidikan

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:02

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Mudik Gratis 2026 Pertamina

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:53

Spesifikasi Xiaomi 17 dan Daftar Harganya di Indonesia

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:38

Gubernur Jateng Bantah Bersama Bupati Pekalongan saat OTT KPK

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:33

Selengkapnya