Berita

Ilustrasi empat pulau Aceh/Atjeh Watch

Politik

PKS Desak Komisi II Segera Rapatkan Sengketa Empat Pulau

SENIN, 16 JUNI 2025 | 12:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi II DPR RI semestinya segera mengadakan rapat pembahasan terkait sengketa pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara.

Empat pulau yang dipindahkan adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta Komisi II memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk berdialog secara komprehensif, terbuka dan kekeluargaan untuk mencari solusi terbaik dari kasus empat pulau tersebut.


"Karena persoalan empat pulau Aceh yang terkait dengan batas wilayah, adalah hal yang tidak dapat sepenuhnya diputuskan oleh pemerintah tanpa keterlibatan dan pengawasan masyarakat," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin 16 Juni 20225.

Menurutnya, kesimpulan rapat DPR RI ini akan menjadi landasan yang sangat penting bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sikapnya.

Karena itu, kata Mulyanto, pimpinan Komisi II DPR tidak harus menunggu sampai masa reses selesai untuk memggelar rapat lantaran permasalahan ini cukup krusial.

"Dalam keadaan mendesak seperti sekarang ini sangat layak kalau Komisi II DPR RI segera melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait soal kasus sengketa empat pulau di Provinsi Aceh tersebut. Sehingga secara tepat waktu hasilnya bisa segera disampaikan kepada Presiden," tutup Mulyanto.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya