KPK Buka Peluang Jemput Paksa Presdir RDG Airlines Gibbrael Isaak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan melakukan penjemputan paksa kepada Presiden Direktur PT Rio De Gabriello atau Round De Globe (RDG) Airlines, Gibbrael Isaak, jika kembali mangkir dari panggilan tim penyidik.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Gibbrael Isaak sudah beberapa kali mangkir dari panggilan tim penyidik dalam perkara dugaan korupsi penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022.

"Ya kami meminta saudara GI yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara terkait dengan Papua ini untuk kooperatif memenuhi panggilan berikutnya, karena ini menjadi kewajiban hukum setiap warga negara, dan keterangan dan informasi dari saksi GI tentu dibutuhkan untuk membuat terang dari perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Minggu 15 Juni 2025.

Namun demikian, Budi mengaku belum mengetahui panggilan ulang kepada Gibbrael Isaak. Yang pasti, KPK meminta agar Gibbrael Isaak untuk dapat kooperatif.

"Nanti akan dipertimbangkan (dijemput paksa)" pungkas Budi.

Pada Rabu 11 Juni 2025, KPK resmi mengumumkan identitas tersangka dalam perkara ini, yakni Dius Enumbi selaku mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua. Dius bersama-sama Lukas Enembe melakukan korupsi hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,2 triliun.

Uang korupsi itu digunakan salah satunya untuk membeli pesawat pribadi atau private jet yang saat ini keberadaan pesawat itu berada di luar negeri. Pesawat pribadi itu pun diberikan label RDG Airlines. Untuk itu, saksi Gibbrael Isaak akan didalami terkait pembelian private jet dimaksud.

Pada Senin 14 Agustus 2024, KPK resmi mengumumkan proses penyidikan perkara ini. Perkara ini diduga terkait dengan uang makan Lukas Enembe yang sempat menjadi sorotan karena nilainya mencapai Rp1 miliar per hari.

Dalam perkembangan perkara ini, KPK telah menggeledah kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Papua pada Senin 4 November 2024. Dari sana, KPK menyita barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik.