Berita

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh/Ist

Politik

Nihayatul Wafiroh:

Fadli Zon Jangan Hapus Jejak Sejarah Kekerasan Seksual 1998

MINGGU, 15 JUNI 2025 | 13:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak pernah ada bukti kasus pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada Mei 1998.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh mengatakan, pernyataan Fadli Zon tersebut tidak hanya mencederai perasaan korban dan pegiat HAM, tetapi juga menunjukkan ketidaktahuan dan sikap abai terhadap catatan sejarah kelam bangsa ini.

“Tragedi pemerkosaan saat Mei 1998 itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata," kata Nihayatul kepada wartawan, Minggu 15 Juni 2025.


Sehingga, kata Nihayatul, siapa pun yang menyebut tidak ada tragedi pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada Mei 1998 tentu sangat tidak pantas.

"(Pernyataan Fadli Zon) berpotensi menghapus jejak sejarah kekerasan seksual yang telah diakui secara luas, baik oleh Komnas Perempuan maupun berbagai lembaga independen nasional dan internasional," kata Nihayatul.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu meminta siapa pun untuk berhati-hati berkomentar tanpa dibarengi dengan kajian mendalam, terlebih berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.

"Seharusnya kaji dulu dengan benar, temui keluarga korban, masih banyak itu yang hidup. Paling tidak kalau malas mengkaji sendiri ya suruh tim penelitinya yang turun, jangan asal berkomentar nggak ada pemerkosaan (saat 1998)," kata Nihayatul.

Ia menambahkan bahwa suara korban, keluarga korban, juga hasil dari kajian Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sudah sangat nyaring terdengar sejak dulu. Semestinya pemerintah melakukan investigasi dan proses hukum.

"Justru seharusnya penegakan hukum yang mereka perlukan, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan," tutup Nihayatul.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. 

Menurut Fadli Zon, apa yang terjadi pada peristiwa Mei 1998 masih bisa diperdebatkan, termasuk informasi mengenai ada pemerkosaan massal. Karena selama ini tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.

“Kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita gak pernah tahu, ada gak fakta keras kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal. Betul gak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu gak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada gak di dalam buku sejarah itu? Gak pernah ada,” kata Fadli Zon.

Terkait tim pencari fakta pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Fadli Zon mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta tersebut. 

“Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan,” kata Fadli Zon.

“Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu,” pungkas Fadli Zon.



Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya