Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 13 Juni 2025/RMOL

Bisnis

IEU-CEPA Bisa Berlaku Akhir 2026, Indonesia Siap Masuk Proses Ratifikasi

JUMAT, 13 JUNI 2025 | 19:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) telah memasuki babak baru. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, perundingan panjang yang berlangsung sejak 2016 dengan 19 kali putaran itu telah memasuki tahap akhir.

“Alhamdulillah IEU-CEPA ini secara substansi sudah bisa diselesaikan. Saya sudah terima surat dari (Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic) mengenai konfirmasi pembicaraan kita,” ujar Airlangga dalam agenda Diseminasi Hasil Perundingan IEU CEPA, Jumat 13 Juni 2025.


Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, menyebutkan bahwa kesepakatan prinsip sudah tercapai antara kedua belah pihak.

“Alhamdulillah perjuangan bersama, artinya antara Indonesia dengan Uni Eropa untuk mencapai satu kesepakatan, secara prinsip sudah dapat diselesaikan,” kata Djatmiko.

Djatmiko menambahkan, tahapan berikutnya adalah penyelarasan hukum atau legal scrubbing, yang akan dilaksanakan mulai Juli hingga September 2025.

“Proses legal scrubbing ini memang cukup ambisius mengingat jumlah dokumen yang cukup banyak, tetapi kami optimis bisa menyelesaikannya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa setelah tahap tersebut rampung, masing-masing pihak akan menjalankan prosesnya. Di Indonesia, proses ini diperkirakan hanya memakan waktu 1–2 bulan. 

Namun di Uni Eropa, tahap ini bisa berlangsung antara 10-12 bulan, karena harus melalui proses administratif yang rumit di 27 negara anggota.

“Kalau di Indonesia bisa selesai dalam satu dua bulan, di Uni Eropa bisa butuh waktu 10–12 bulan karena harus diterjemahkan, ditelaah, dan dikonsultasikan ke seluruh negara anggota,” terang Djatmiko.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pemerintah menargetkan penandatanganan dokumen IEU-CEPA dapat dilakukan pada kuartal II atau III tahun 2026. 

Setelah itu, proses ratifikasi baru akan dimulai, baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Peraturan Presiden (Perpres), yang diperkirakan akan memakan waktu hingga 12 bulan.

“Kalau mengikuti skenario paling ambisius, IEU-CEPA bisa mulai berlaku (entry into force) di akhir 2026, atau paling lambat pada kuartal pertama 2027,” tutup Djatmiko.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya