Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak/Rep
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) memastikan tidak akan ada pengurangan kuota 50 persen pada pelaksanaan haji 2026 mendatang.
Hal itu ditegaskan Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan resminya, Jumat 13 Juni 2025.
“Jadi kami berkeyakinan tidak akan ada pemotongan kuota di 2026 nanti,” tegas Dahnil.
Dahnil mengurai, pihak Kementerian Haji dan Umroh dan Kerajaan Saudi Arabia justru mengapresiasi kebijakan perubahan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji 2026.
Nantinya, BP Haji sebagai badan khusus yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan haji dan umroh, bukan lagi Kementerian Agama (Kemenag).
Sehingga, wacana Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi akan memotong kuota jamaah haji 50 persen untuk Indonesia urung dilakukan.
“Diurungkan kenapa? Untuk mengapresiasi dan menghormati kebijakan Presiden Prabowo yang sudah membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai manajemen baru penyelenggaraan haji 2026 nanti,” kata Dahnil yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Lebih jauh, Dahnil berharap penyelenggaraan haji 2026 nanti akan jauh lebih baik karena ada perubahan-manajemen, perubahan-personel yang nanti akan membantu penyelenggaraan haji menjadi semakin lebih baik.
“Insya Allah mudah-mudahan di 2026 nanti kuota kita bisa tetap seperti kuota tahun 2025 ini, atau bahkan bisa bertambah, dari banyak pembicaraan antara Presiden dengan Raja nanti ketika Presiden berkunjung maupun antara pihak Badan Penyelenggara Haji dengan Kementerian Haji dan Umroh (Arab Saudi) agar kuota kita kemudian bisa bertambah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengungkapkan ada wacana pengurangan kuota haji 2026 mendatang.
Hal itu didapat Gus Irfan dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi membahas evaluasi haji 2025 hingga persiapan musim haji 2026, di Jeddah, Arab Saudi, Selasa 10 Juni 2025.
"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Gus Irfan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa 10 Juni 2025.
