Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Kaisar Abu Hanifah/Net
Pernyataan Ketua PBNU Ulil Absor Abdalla yang menyebut aktivitas pertambangan membawa maslahat di tengah polemik kerusakan lingkungan di Raja Ampat menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Kaisar Abu Hanifah.
Kaisar menilai pernyataan tersebut menambah runyam situasi.
“Kami menilai pernyataan tersebut justru menambah runyam dan memperkeruh situasi yang sudah sangat sensitif dan kritis,” ujar Kaisar dalam keterangannya, Jumat 13 Juni 2025.
Kaisar menegaskan bahwa bukti-bukti kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang sudah sangat nyata dan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama yang terjadi di Raja Ampat.
“Kerusakan ekosistem laut dan darat akibat tambang di manapun harus menjadi perhatian utama, terutama di Raja Ampat yang selama ini menjadi warisan alam dan sumber mata pencaharian masyarakat. Menyebut tambang sebagai maslahat di tengah fakta kerusakan jelas bertentangan dengan realitas di lapangan,” tegas Legislator PKB ini.
Kaisar juga mengingatkan bahwa pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam harus berlandaskan prinsip keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup demi generasi mendatang.
Ia lantas mengajak semua pihak untuk duduk bersama, mengedepankan dialog konstruktif, serta mencari solusi terbaik agar kerusakan Raja Ampat dapat dicegah dan diatasi tanpa mengabaikan kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Polemik ini jangan sampai membuat kita lupa bahwa perlindungan terhadap ekosistem adalah tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah, masyarakat, dan tokoh publik,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla mengaku punya sudut pandang yang berbeda terkait pengelolaan tambang nikel yang ada di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ulil Abshar Abdalla dalam program Rosi di KompasTV, pada Kamis malam 12 Juni 2025.
“Saya punya sudut pandang yang berbeda mengenai soal pengelolaan tambang ini, sudut pandang saya adalah bahwa memang ada dilema di dalam negara ini, di dalam mengurus sumber daya alam ini,” kata Ulil.
Meski begitu, Ulil mengaku tidak spesifik membahas tambang di Raja Ampat, tapi keseluruhan pertambangan yang di Indonesia. Menurut dia tambang nikel di Raja Ampat memang bertentangan dengan aturan lantaran dilakukan di pulau-pulau kecil.
“Siapa yang bisa menolak bahwa tambang itu bermanfaat untuk negara ini. Jadi menurut saya, karena begini ada kesan di publik, di sebagian kalangan ya seolah-olah penambangan itu in itself, itu adalah kejahatan,” ucap Ulil.
“Nah bagi saya, ini persepsi seperti ini menurut saya, itu kurang tepat, penambangan sendiri itu menurut saya baik, yang tidak baik adalah bad mining,” lanjutnya.
