Berita

Ahli bahasa UI, Frans Asisi Datang/RMOL

Hukum

Ahli Bahasa UI Sebut Perintah Ditenggelamkan adalah Ponsel, Bukan Baju

KAMIS, 12 JUNI 2025 | 14:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ahli bahasa dari Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa yang diperintahkan untuk ditenggelamkan adalah telepon seluler (ponsel), bukan baju seperti yang diakui staf Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi. 

Hal itu disampaikan langsung Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Frans Asisi Datang, saat menjadi ahli bahasa yang dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto selaku Sekjen DPP PDIP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juni 2025.

Awalnya, Jaksa KPK, Nur Haris, membuka percakapan WhatsApp di ponsel dengan nama Ghara Baskara dan ponsel bernama Sri Rejeki Hastomo. Di mana, ponsel Ghara Baskara digunakan oleh Kusnadi. Hal itu sudah diakui Kusnadi dalam persidangan sebelumnya.


"Kita bacakan chatnya seperti ini pak. 'Siap bapak'. Kemudian 'HP ini saja', 'Oke thanks'. 'Yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang dll'. "Siap bapak'. 'Bapak izin Kus ke PIK dulu'. 'Oke'. Terkait chat ini bisa enggak menganalisa, sebetulnya ada kejadian apa sebetulnya?" tanya Jaksa Nur Haris kepada Frans.

"Siap bapak, itu berarti dia menghormati orang yang lawan bicara di chat itu. Kemudian ditunjukkan, ini intinya sebenarnya menunjukkan bahwa ada satu HP (ponsel) yang disuruh ditenggelamkan 'yang itu saja ditenggelamkan, tidak usah mikir sayang'. 'Sayang' di sini berarti tidak usah mikir rugi, kata 'sayang' di situ bukan berarti sapaan, bukan, tapi rugi dalam konteks itu," jelas Frans.

"Lalu dijawab lawan bicaranya 'siap', artinya dia melaksanakan. Jadi di sini ada konteks 'HP ini saja', berarti menunjukkan ada dua HP dalam konteks ini. 'HP ini saja', berarti ada satu lagi HP. 'Yang itu ditenggelamkan saja', berarti yang satu ini menyetujui yang itu ditenggelamkan saja, yang itu mengacu kepada yang dia sebut HP ini saja," sambung Frans.

Jaksa Nur Haris pun menerangkan bahwa percakapan chat tersebut juga sudah ditunjukkan kepada Kusnadi saat diperiksa sebagai saksi di persidangan. Namun, Kusnadi mengaku bahwa yang ditenggelamkan adalah baju atau pakaian setelah kegiatan melarung.

"Kalau baju itu direndam, tidak ditenggelamkan. Tapi dalam konteks ini jelas sekali dari segi bahasa jelas sekali kata 'itu', itu mengacu ke kata HP yang di atasnya, berkaitan. Jadi tidak mungkin di bawah muncul yang itu ditenggelamkan mengacu kepada yang lain yang tidak disebutkan sebelumnya. Karena ini ada percakapan hubungannya, bahkan kita bisa lihat waktunya beda sedikit, itu chatnya dekat-dekat sekali. Jadi yang kata itu pada kalimat yang itu ditenggelamkan itu mengacu jelas mengacu ke HP dari bahasa," terang Frans.

Frans pun menegaskan bahwa tidak logis pernyataan yang ditenggelamkan dikaitkan dengan baju atau pakaian.

'Tidak logis, tidak masuk akal," tegas Frans.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya