Orang NU Dukung Pelestarian Raja Ampat

Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, diapresiasi Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis (BPIS) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid.

"Saya orang NU, saya mendukung pelestarian Raja Ampat," ujar Yenny Wahid seperti dikutip redaksi lewat akun Instagram pribadinya, Kamis 12 Juni 2025.

IUP empat perusahaan yang dicabut adalah milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Empat perusahaan itu tidak lolos dari persyaratan dokumen Amdal dan Administrasi RKAB, serta sebagian besar wilayah konsesinya berada di dalam kawasan Geopark yang harus dilindungi.

Keputusan pemerintah ini diambil demi menjaga keberlanjutan lingkungan serta mendukung visi menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Yenny lantas mengutip Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup memenuhi keserakahannya.

Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menilai pendapatan pemerintah dari tambang nikel, tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar dari kerusakan alam yang ditimbulkannya. 

"Pernah kah kita bertanya, berapa triliun uang yang harus kita bayarkan untuk menciptakan keindahan alam bawah laut seperti di Raja Ampat? Jawabannya adalah uang sebanyak apapun tidak akan mampu menciptakannya," tegas Yenny.

Ia juga menegaskan bahwa keindahan alam tercipta oleh waktu dan proses evolusi kehidupan di bumi yang telah berlangsung selama miliaran tahun, jauh sebelum manusia modern ada. 

"Biarkan Raja Ampat seperti adanya, jangan biarkan keserakahan menguasainya," pungkas Direktur Wahid Foundation itu.