Berita

Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto (kiri)/Ist

Nusantara

Kolaborasi Antar Stakeholder Kunci Kewaspadaan Dini di Jakarta

KAMIS, 12 JUNI 2025 | 12:50 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem kewaspadaan dini yang efektif di Jakarta. 

Hal ini disampaikan dalam forum kajian kebijakan bertajuk “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Kewaspadaan Dini” yang digelar Sub Bakesbangpol Kota Jakarta Utara di Balai Yos Sudarso Kantor Walikota Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

"Tantangan keamanan di Jakarta bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, ideologi, hingga digital. Kompleksitas dinamika kota besar yang heterogen seperti Jakarta tidak memungkinkan pemerintah bekerja sendiri dalam mendeteksi potensi ancaman,” kata Rasminto dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis, 12 Juni 2025.


Menurutnya, kewaspadaan dini harus dibangun dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor strategis. 

"Masyarakat yang hidup langsung di lingkungan rawan sering kali menjadi pihak pertama yang mengenali tanda-tanda awal gangguan keamanan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) sebagai bentuk early warning system problematika kota Jakarta.

"Keberadaan FKDM ini bentuk partisipasi publik dalam early warning system yang penting dalam merespons segala potensi ancaman sejak awal di masyarakat," tegasnya.

Rasminto juga menyoroti secara kelembagaan, FKDM perlu dioptimalkan fungsinya terutama dalam mengintegrasikan secara digital sistem koordinasi maupun pelaporan di tingkat lokal. 

“sehingga informasi yang disampaikan anggota FKDM memiliki daya guna yang baik bagi pemerintah daerah sebagai respons dinamika lingkungan," tutur dia.

Ia mendorong Pemprov DK Jakarta untuk memperkuat kanal laporan resmi seperti CRM Jakarta dan aplikasi JAKI dengan fitur khusus 'Waspada Dini', serta menjamin perlindungan pelapor dan integrasi langsung dengan FKDM wilayah.

“Jakarta membutuhkan kesadaran kolektif dan budaya partisipasi dalam menjaga stabilitas kota. Namun, perlu didukung kanal khusus untuk perkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga, sehingga kolaborasi ini bukan sekadar opsi, melainkan keniscayaan,” tegasnya lagi.

Ia juga mengingatkan bahwa membangun kewaspadaan dini tidak cukup dengan pendekatan struktural semata, melainkan harus dibarengi dengan edukasi, pelatihan, serta pembudayaan nilai toleransi dan gotong royong di tengah warga Jakarta yang beragam latar belakang.

"Semoga kolaborasi pemerintah dengan warga semakin solid dengan pemberdayaan FKDM yang semakin baik, sebab peran FKDM selama ini sudah terbukti, sehingga penguatan kelembagaannya ke depan jadi kunci dalam menatap Jakarta sebagai kota global yang semakin modern dalam kemajemukannya," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya