Di tengah banyaknya tekanan global yang masih fluktuatif, pergerakan Rupiah tumbuh tipis pada perdagangan Rabu sore, 11 Juni 2025.
Mengutip data Bloomberg, mata uang Garuda itu ditutup menguat 15 poin atau plus 0,09 persen ke level Rp16.260 per Dolar Amerika Serikat (AS).
Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai, pelemahan Dolar AS salah satunya dipicu oleh keputusan pengadilan banding di Amerika Serikat yang memerintahkan agar tarif resiprokal Presiden Donald Trump tetap diberlakukan.
“Berita tentang putusan tersebut mengimbangi beberapa optimisme atas pernyataan AS dan China bahwa mereka telah mencapai kerangka kerja untuk pembicaraan perdagangan,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulisnya.
Ibrahim menambahkan, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada rilis data inflasi konsumen AS. Menurutnya, laporan ini akan menjadi penentu arah kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed) ke depan.
“Data inflasi dapat memberi dorongan kepada bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) untuk mempertahankan suku bunga,” ujar dia.
Sementara dari dalam negeri, dinamika revisi garis kemiskinan global tengah memberi tekanan terhadap persepsi pasar. Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan internasional dengan basis paritas daya beli (PPP) 2021, dari sebelumnya PPP 2017.
Dengan revisi ini, ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas berubah dari 6,85 Dolar AS menjadi 8,30 Dolar AS per hari.
Sementara per September 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa.
Namun, menurut catatan Bank Dunia, bila menggunakan ambang PPP 2017, sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 tergolong hidup di bawah garis kemiskinan versi global. Persentase ini berpotensi meningkat setelah revisi ambang batas menjadi 8,30 Dolar AS.
“Pelaku pasar mencermati bahwa angka garis kemiskinan versi Bank Dunia perlu dimaknai secara berhati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan dalam konteks nasional,” pungkas Ibrahim.
Ia mengingatkan bahwa BPS memakai pendekatan kebutuhan dasar atau
cost of basic needs, bukan pendekatan PPP seperti yang digunakan Bank Dunia, sehingga hasil pengukuran dan dampaknya terhadap ekonomi domestik tidak dapat langsung disamakan.
