Mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti/Ist
Polemik pertambangan nikel di Raja Ampat terus menjadi sorotan meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Papua Barat Daya itu bukan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Penegasan tersebut sekaligus membantah isu keterkaitan Jokowi dan Iriana Joko Widodo dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat tersebut.
Menanggapi hal ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Jokowi, Susi Pudjiastuti meyakini Presiden Prabowo Subianto akan bertindak tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.
"Saya percaya kepemimpinan Pak Presiden Prabowo," kata Susi lewat akun X miliknya, dikutip Rabu 11 Juni 2025.
Bos maskapai Susi Air itu menekankan, siapapun presidennya yang memberikan IUP di wilayah Raja Ampat tidak akan akan menjadi halangan bagi Presiden Prabowo untuk menghentikan penambangan ini.
"Karena sekarang diketahui ini berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan Raja Ampat sebagai warisan dunia milik generasi yang akan datang," tegasnya.
Di sisi lain, keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat diapresiasi Susi Pudjiastuti.
"Terimakasih Pak Presiden Prabowo Subianto.
Mohon dipastikan bila masih ada yang lain-lain Bapak harus segera hentikan juga," kata Susi.
Izin empat perusahaan yang dicabut adalah milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Keempatnya tidak lolos dari persyaratan dokumen amdal dan administrasi RKAB, serta sebagian besar wilayah konsesinya berada di dalam kawasan Geopark yang harus dilindungi.
Keputusan pemerintah ini diambil demi menjaga keberlanjutan lingkungan serta mendukung visi menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia.
