ASAL tahu saja, bahwa penduduk Indonesia yang sudah tinggal di kota mencapai 59 persen. Ini berarti 167 juta penduduk Indonesia tinggal di kota.
Kemiskinan juga sangat besar sehingga program pengentasan kemiskinan juga harus dijalankan di kota-kota.
Kecenderungan peningkatan penduduk perkotaan akan semakin besar dengan peningkatan pertumbuhan urbanisasi yang cukup pesat. Bahkan pada tahun 2045, perkiraan penduduk wilayah perkotaan dapat mencapai 70 persen.
Teknologi, sistem keuangan, inovasi dan kewirausahaan di kota lebih siap. Contoh bisnis digital yang hebat dan sukses besar adalah Gojek. Tetapi di balik kehebatan dan keunggulan Gojek, model bisnis seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan nasib dan masa depan
stakeholders utamanya, yaitu pengemudi.
Mereka dengan model bisnis seperti ini akan selamanya miskin dan tidak akan pernah bergerak naik kelas vertikal ke atas.
Dalam ideologi pemerintahan sekarang, yang menjalankan sistem sosialisme pasar, Gojek akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para
driver tersebut nanti menjadi pemilik entitas bisnisnya, yakni koperasi.
Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi.
Atau pemerintah melalui Danantara membuat
platform transportasi digital dengan bisnis model koperasi, yang nanti akan dimiliki oleh ratusan ribu atau jutaan pengemudi motor dan mobil. Ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah pada saat ini.
Contoh yang ada adalah co-op Ride,
platform ride-sharing berbasis koperasi. Koperasi transportasi digital ini berada di New York City, yang dimiliki dan dikelola oleh para pengemudi, bukan perusahaan besar teknologi digital seperti Uber dan Lyft.
Dibandingkan dengan ide Koperasi Merah Putih, gagasan transformasi digital seperti ini jauh lebih layak. Koperasi Merah Putih tetap penting untuk memajukan pedesaan, tetapi koperasi transportasi digital ini akan lebih
feasible secara ekonomi dan bisnis karena masyarakat perkotaan juga lebih banyak jumlahnya dibandingkan masyarakat pedesaan sekarang.
Warisan Nadiem Makarim hebat dan sangat bernilai. Saya menyampaikan kritik model bisnis yang tidak menyertakan pengemudi sebagai
stakeholders utamanya merupakan implementasi model kapitalisme murni. Sementara itu, ideologi pemerintahan Prabowo lebih bersifat sosialisme pasar.
Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof Sumitro. Ideologi Sumitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme, yang memandang ekonomi Pancasila sesuai pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila yang normatif.
Di era awal kemerdekaan, paham nasionalisme konstitusional (berbasis UUD 1945) dan sosialisme demokratik berpengaruh besar. Artinya, Sumitro berkeyakinan perubahan struktural ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak, dengan campur tangan negara yang kuat.
Inilah yang dipraktikkan oleh Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan ekonominya pada saat ini. Ini sejalan dengan pemikirannya di dalam bukunya
Paradoks Indonesia, yakni perlunya negara menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan konstitusi (Ekonomi Konstitusi).
Guru Besar dan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
