Jangan Tunggu Viral, Pemerintah Harus Lebih Peka Merespons Isu

Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat dipuji analis komunikasi politik Hendri Satrio.

“Saya mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang langsung mengambil tindakan terhadap potensi kerusakan lingkungan di Raja Ampat,” ujarnya kepada redaksi, Selasa 10 Juni 2025.

Namun, sosok yang akrab disapa Hensat itu mempertanyakan mengapa tindakan pemerintah baru dilakukan setelah isu ini mencuat di publik.

“Mengapa rakyat lebih tahu duluan ketimbang pemerintah? Seharusnya pemerintah tidak menunggu momen viral dulu baru mulai bertindak,” tegasnya.

Menurutnya, kepekaan pemerintah terhadap isu-isu yang dibicarakan oleh masyarakat seharusnya lebih proaktif, tanpa harus menunggu tekanan dari masyarakat melalui media sosial.

Ia menyinggung, ketika Presiden Prabowo memanggil tiga menterinya yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. 

“Presiden pasti mempertanyakan kepada tiga menterinya tersebut mengapa lebih dulu tahu rakyat ketimbang jajarannya,” ungkap Hensat.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu  berharap ke depannya pemerintah dapat lebih responsif terhadap isu-isu yang dibicarakan publik.

"Pemerintah harus memiliki sistem deteksi dini yang lebih baik agar penanganan isu seperti ini tidak hanya bergantung pada viralnya tagar di media sosial,” pungkasnya.