Berita

Rifqinizamy Karsayuda/RMOL

Politik

Kemendagri Bolehkan Pemda Rapat di Hotel, Begini Respon Komisi II DPR

SENIN, 09 JUNI 2025 | 12:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II DPR RI merespons perihal diperbolehkannya kembali Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggelar rapat di hotel atau restoran.

Menurut Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, kebijakan berupa kelonggaran di masa efisiensi anggaran oleh Tito itu perlu disambut positif, demi menyelamatkan industri perhotelan dan restoran.

"Karena itu jalan tengah, ini menurut kami patut kita sambut positif, sepanjang kemudian semangatnya tetap dalam efisiensi dan efektivitas anggaran itu sendiri," kata Rifqi kepada wartawan, Senin 9 Juni 2025. 


Sebab, kata Rifqi, atas adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025 ini turut berdampak pada berbagai sektor.

Terlebih, dampak itu dirasakan oleh industri yang berkaitan dengan Meeting, Invention, Convention and Event yang notabene kaitannya dengan perhotelan.

"Kita menyadari pada pihak yang lain, industri MICE, meeting, invention, convention dan event yang melibatkan hotel dan restoran banyak yang lumpuh akibat adanya efisiensi dan efektifitas anggaran," kata Rifqi.

Meski begitu, Legislator Nasdem ini tetap meminta kepada pemerintah daerah untuk bijak dalam menggunakan anggaran daerah.

Ia menegaskan, perlu adanya petunjuk teknis serta standar biaya sewa hotel yang diatur agar kepentingannya memang semata untuk keperluan rapat dan pertemuan resmi.

"Di tengah semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, memang diperlukan ada petunjuk teknis serta standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk kepentingan rapat rapat dan pertemuan pertemuan resmi. Baik yang dilakukan oleh kementerian lembaga, maupun pemerintah pemerintah daerah," pungkasnya.

Diberitakan RMOL sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.

"Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini," ujar Tito, dalam keterangannya, dikutip Kamis 5 Juni 2025.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya