Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya/Ist
Kabinet Merah Putih seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan buntut aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang diperkirakan sudah berlangsung lama.
Demikian disampaikan pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui akun X pribadinya yang dikutip Senin 9 Juni 2025.
"Kabinet saling LEMPAR BATU. Tidak ada yang GENTLE meminta maaf atas kerusakan di Raja Ampat lalu bertanggunjawab. Padahal, mereka adalah representasi negara," kata Jhon Sitorus.
Jhon Sitorus turut menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat, diterbitkan sebelum dia menjabat sebagai menteri.
"Bahlil hampir setahun jadi menteri ESDM. Masa tidak ada warning soal izin tambang Nikel di Raja Ampat? Masa tidak ada juga warning dari KemenLH atau Kehutanan juga? Bukankah antar kementerian sama-sama bermitra?" kata Jhon Sitorus.
"Kenapa nunggu viral dulu baru bertindak seolah2 jadi pahlawan? Atau jangan2, mereka baru bicara setelah ketahuan?" sambungnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 5 Juni 2025, menjelaskan asal usul pertambangan nikel di Raja Ampat.
Bahlil mengatakan, terdapat lima izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, namun hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT GAG Nikel, yang merupakan anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk. Sementara itu, empat IUP lainnya masih tahap eksplorasi.
IUP produksi PT GAG Nikel diterbitkan pada 2017 dan perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2018. Sebelum beroperasi, PT GAG disebut sudah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Namun, belakangan terungkap bahwa aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, mengancam kawasan konservasi laut di wilayah tersebut.
Atas polemik tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel di kawasan Raja Ampat.
