Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Berpotensi Pilih Partai Perseorangan

Tak Gabung PSI atau PPP
SENIN, 09 JUNI 2025 | 01:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik Joko Widodo alias Jokowi pasca tak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia dan dipecat PDI Perjuangan masih samar-samar. 

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, belum ada kepastian apakah Jokowi benar-benar akan masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau memilih jalur lain di luar partai politik yang sudah ada.

“Jokowi belum tentu bergabung ke PSI. Jangan-jangan opsi terakhirnya adalah partai perseorangan, artinya tidak bergabung dengan partai manapun, baik PSI maupun PPP,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 8 Juni 2025.


Adi menambahkan, meski tidak menjadi ketua umum partai, Jokowi sudah memiliki pengaruh besar dalam peta politik nasional. Ia bahkan disebut sebagai kiblat politik bagi sebagian besar kelompok relawan dan aktor politik.

Namun, jika Jokowi benar-benar memilih untuk tidak bergabung dengan partai politik manapun dan hanya mengandalkan kekuatan personal, menurut Adi, hal itu bisa menimbulkan problem tersendiri. 

Sistem politik Indonesia saat ini masih menempatkan partai sebagai poros utama pencalonan dalam pemilihan legislatif, kepala daerah, hingga calon wakil presiden.

“Kalau Jokowi memilih misalnya menjadi partai perseorangan menjadi problem yang agak sedikit serius karena pengaruh politik di masa yang akan datang itu harus melibatkan partai politik," kata Adi.

Karena itu, tidak heran jika sejumlah pihak seperti relawan Projo dan kelompok pendukung lainnya mendorong agar Jokowi mendirikan partai baru sebagai kendaraan politik. 

"Projo dan para relawan lainnya berharap supaya Jokowi mendirikan partai politik yang baru, tentu sebagai upaya agar orkestrasi politik ke depan terus secara signifikan dimainkan oleh Jokowi," pungkas Adi.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya