Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Berpotensi Pilih Partai Perseorangan

Tak Gabung PSI atau PPP
SENIN, 09 JUNI 2025 | 01:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik Joko Widodo alias Jokowi pasca tak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia dan dipecat PDI Perjuangan masih samar-samar. 

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, belum ada kepastian apakah Jokowi benar-benar akan masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau memilih jalur lain di luar partai politik yang sudah ada.

“Jokowi belum tentu bergabung ke PSI. Jangan-jangan opsi terakhirnya adalah partai perseorangan, artinya tidak bergabung dengan partai manapun, baik PSI maupun PPP,” ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 8 Juni 2025.


Adi menambahkan, meski tidak menjadi ketua umum partai, Jokowi sudah memiliki pengaruh besar dalam peta politik nasional. Ia bahkan disebut sebagai kiblat politik bagi sebagian besar kelompok relawan dan aktor politik.

Namun, jika Jokowi benar-benar memilih untuk tidak bergabung dengan partai politik manapun dan hanya mengandalkan kekuatan personal, menurut Adi, hal itu bisa menimbulkan problem tersendiri. 

Sistem politik Indonesia saat ini masih menempatkan partai sebagai poros utama pencalonan dalam pemilihan legislatif, kepala daerah, hingga calon wakil presiden.

“Kalau Jokowi memilih misalnya menjadi partai perseorangan menjadi problem yang agak sedikit serius karena pengaruh politik di masa yang akan datang itu harus melibatkan partai politik," kata Adi.

Karena itu, tidak heran jika sejumlah pihak seperti relawan Projo dan kelompok pendukung lainnya mendorong agar Jokowi mendirikan partai baru sebagai kendaraan politik. 

"Projo dan para relawan lainnya berharap supaya Jokowi mendirikan partai politik yang baru, tentu sebagai upaya agar orkestrasi politik ke depan terus secara signifikan dimainkan oleh Jokowi," pungkas Adi.



Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya