Universitas Harvard berhasil memenangkan langkah awal dalam menghadapi kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang masuknya mahasiswa asing ke Amerika Serikat.
Mengutip BBC pada Sabtu 7 Juni 2025, dalam putusan yang diumumkan baru-baru ini, Pengadilan Distrik AS di Massachusetts mengabulkan permintaan Harvard untuk menangguhkan pelaksanaan maklumat presiden tersebut.
“Universitas tertua di AS akan menghadapi kerugian langsung dan tidak dapat diperbaiki jika kebijakan tersebut berlaku,” kata Hakim Allison Burroughs.
Seperti diketahui, pada akhir bulan Mei, Presiden Donald Trump menandatangani maklumat yang membatasi kedatangan warga negara asing ke AS setidaknya selama enam bulan.
Kebijakan ini secara spesifik menarget mahasiswa asing yang ingin belajar di Harvard ataupun mengikuti program pertukaran pelajar yang diselenggarakan kampus bergengsi tersebut.
Trump berpendapat bahwa larangan tersebut diperlukan atas dasar keamanan nasional, dan menuduh Harvard tidak melakukan cukup banyak hal untuk menghentikan antisemitisme di kampus.
Menanggapi langkah Trump, Universitas Harvard langsung melayangkan gugatan dan meminta pengadilan segera menghentikan penerapan maklumat presiden tersebut.
"Perintah penangguhan sementara terkait maklumat 4 Juni 2025 diperlukan untuk mempertahankan status quo hingga sidang berikutnya, dan permintaan Penggugat dikabulkan," kata pengadilan dalam putusannya.
Putusan ini menjadi angin segar bagi Harvard dan para mahasiswa asing yang sempat terancam tak dapat melanjutkan studi mereka di AS. Perintah penangguhan sementara itu akan tetap berlaku hingga pengadilan mengeluarkan putusan lanjutan dalam sidang berikutnya.
Sementara itu, tekanan terhadap Harvard tidak hanya datang dari maklumat presiden. Sebelumnya, pada 15 April 2025, Departemen Pendidikan AS juga membatalkan hibah senilai 2,2 miliar Dolar AS yang seharusnya diberikan kepada universitas tersebut.
