Berita

Mardani Ali Sera (tengah) /Ist

Politik

Resolusi Gaza Terhalang Veto, BKSAP Desak Komunitas Internasional Jangan Diam

SABTU, 07 JUNI 2025 | 08:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengesahkan resolusi penting terkait konflik di Gaza kembali gagal akibat veto Amerika Serikat (AS). Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan sandera, serta akses tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan.

Dari 15 anggota Dewan Keamanan, 14 negara menyatakan dukungannya. Namun, veto yang dikeluarkan AS yang kelima sejak Oktober 2023 menggagalkan resolusi tersebut.

Menanggapi hal ini, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebuntuan tersebut. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai kegagalan ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam mekanisme Dewan Keamanan PBB.


“Kegagalan ini kembali menyoroti kelemahan mendasar Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan mandatnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, khususnya dalam menangani konflik berkepanjangan yang menimbulkan krisis kemanusiaan,” ujar Mardani dalam keterangan resminya, Sabtu 7 Juni 2025. 

BKSAP juga kembali menegaskan pentingnya peran aktif parlemen dunia dalam mendorong solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Lembaga ini mendesak komunitas internasional agar tidak tinggal diam menyaksikan penderitaan rakyat Gaza. 
Selain itu, BKSAP mendorong peningkatan diplomasi kemanusiaan oleh Indonesia di berbagai forum internasional.
Di sisi lain, delegasi AS menyatakan posisi negaranya tidak berubah sejak awal konflik. Washington menyebut dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri dan mencegah kebangkitan kembali Hamas sebagai alasan utama di balik veto tersebut. AS menilai isi resolusi berpotensi melemahkan posisi keamanan Israel sebagai sekutu strategisnya.

Sementara itu, mayoritas anggota DK PBB menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan di Gaza serta terbatasnya akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil. 
Inggris bahkan secara tegas menolak keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militer dan memperketat pembatasan masuknya bantuan ke wilayah tersebut.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

UPDATE

Wali Kota Agustina Instruksikan Perbaikan Jalan Rusak Akibat Tonase Berlebih

Kamis, 28 Mei 2026 | 20:08

Dua Pelaku Curanmor Modus Mengaku Paranormal Ditangkap

Kamis, 28 Mei 2026 | 19:39

Daftar Tanggal Merah Juni 2026 Lengkap, Catat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama

Kamis, 28 Mei 2026 | 19:14

Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH BPNT Mei 2026

Kamis, 28 Mei 2026 | 19:14

Anies-Mahfud MD, Pasangan Terbaik Pilpres 2029

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:53

Fenomena Langka Blue Moon Muncul 31 Mei 2026, Catat Jamnya di Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:27

MBG Pasti Meroket jika Tanpa Copet

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:25

Warga Kayumanis Bogor Semringah Terima Sapi Bantuan Presiden

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:19

11 Orang Terjaring Operasi Cipkon di Jakpus

Kamis, 28 Mei 2026 | 18:05

5 Cara Menyimpan Daging Kurban di Chiller dan Freezer agar Awet Berbulan-bulan

Kamis, 28 Mei 2026 | 17:47

Selengkapnya