Berita

Mardani Ali Sera (tengah) /Ist

Politik

Resolusi Gaza Terhalang Veto, BKSAP Desak Komunitas Internasional Jangan Diam

SABTU, 07 JUNI 2025 | 08:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengesahkan resolusi penting terkait konflik di Gaza kembali gagal akibat veto Amerika Serikat (AS). Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan sandera, serta akses tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan.

Dari 15 anggota Dewan Keamanan, 14 negara menyatakan dukungannya. Namun, veto yang dikeluarkan AS yang kelima sejak Oktober 2023 menggagalkan resolusi tersebut.

Menanggapi hal ini, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebuntuan tersebut. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai kegagalan ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam mekanisme Dewan Keamanan PBB.


“Kegagalan ini kembali menyoroti kelemahan mendasar Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan mandatnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, khususnya dalam menangani konflik berkepanjangan yang menimbulkan krisis kemanusiaan,” ujar Mardani dalam keterangan resminya, Sabtu 7 Juni 2025. 

BKSAP juga kembali menegaskan pentingnya peran aktif parlemen dunia dalam mendorong solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Lembaga ini mendesak komunitas internasional agar tidak tinggal diam menyaksikan penderitaan rakyat Gaza. 
Selain itu, BKSAP mendorong peningkatan diplomasi kemanusiaan oleh Indonesia di berbagai forum internasional.
Di sisi lain, delegasi AS menyatakan posisi negaranya tidak berubah sejak awal konflik. Washington menyebut dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri dan mencegah kebangkitan kembali Hamas sebagai alasan utama di balik veto tersebut. AS menilai isi resolusi berpotensi melemahkan posisi keamanan Israel sebagai sekutu strategisnya.

Sementara itu, mayoritas anggota DK PBB menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan di Gaza serta terbatasnya akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil. 
Inggris bahkan secara tegas menolak keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militer dan memperketat pembatasan masuknya bantuan ke wilayah tersebut.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya