Berita

Presiden Prabowo Subianto dalam satu kesempatan bersama pengusaha jalan tol Mohammad Jusuf Hamka alias Babah Alun/Net

Politik

Tak Sulit bagi Prabowo Nego Babah Alun Tarik Kepemilikan Tol

JUMAT, 06 JUNI 2025 | 13:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat dengan mudah menarik kepemilikan ruas tol dalam kota Cawang-Pluit-Tj. Priok, dari Mohammad Jusuf Hamka atau juga dikenal populer dengan nama Babah Alun.

Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, selain karena posisi Prabowo kini sebagai orang nomor 1 di Indonesia, kedekatan emosionalnya dengan Babah Alun dapat mempengaruhi lobi kepemilikan tol agar dikelola negara.

"Diyakini Presiden Prabowo tidak akan kesusahan melakukan pengambilalihan kepemilikan dari pihak swasta, hanya saja tergantung pada kemauan dan langkah konkrit melakukannya," tutur Efriza saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Jumat, 6 Juni 2025.


Menurutnya, apabila Presiden Prabowo punya komitmen kuat untuk mengambilalih kepemilikan jalan tol oleh swasta, maka akan membuka peluang untuk bernegosiasi termasuk terhadap ruas tol yang dikelola perusahaan Babah Alun. 

"Jusuf Hamka sendiri, meski pengusaha tetapi juga punya kedekatan dengan Presiden Prabowo. Juga tak bisa diabaikan Jusuf Hamka bidang usahanya fokus pada infrastruktur,"  ujarnya.

Kendati punya peluang besar, dosen ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP UNPAM) itu memandang, dalam kasus tata kelola jalan tol ini pemerintah harus seleraskan dulu semangat seluruh elemen di pemerintahan. 

Sebab dia mengamati, Pemerintahan Prabowo dalam pembangunan infrastruktur seperti tol dan bandara malah ingin melibatkan dan menggunakan jasa pihak swasta. 

"Artinya kedekatan untuk kebutuhan bisnis maupun harapan kebijakan yang menguntungkan dunia usaha dari pemerintah amat menjadi perhatian prioritasnya," kata Efriza.

"Sehingga pembicaraan untuk negosiasi ulang diyakini tidak akan sulit," demikian magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu menambahkan.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya